SURABAYA – Kasus pernikahan dini di Indonesia sampai saat ini masih kerap terjadi. Salah satunya di Bojonegoro. Tercatat selama enam bulan terakhir, 259 anak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, merasa prihatian terhadap banyaknya anak yang memilih menikah dini. Menurutnya, kasus pernikahan dini menjadi ‘PR’ besar untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Faktor budaya, kurangnya edukasi, dan rendahnya taraf ekonomi membuat warganya cenderung menikah di rentang usia 13-18 tahun. Untuk itu, berbagai program mulai digencarkan. Salah satunya Cakap Nikah. Dalam program tersebut calon pengantin akan diberi insentif jika melangsungkan pernikahan sesuai usia minimal yang diterapkan undang-undang.

Akan tetapi, menurut Budi, salah satu kekurangan dari gagasan tersebut adalah insentif yang hanya mengubah motivasi warga untuk menikah, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya.

“Program itu baru diluncurkan. Jadi, pemkab memberi bantuan kepada anak yang menikah. Nah, makanya dari sini kadang banyak image dari warga desa itu mereka minta segera nikah karena dapat bantuan,” ujar Wabup Budi saat ditemui di Surabaya, Selasa (18/7/2023).

Budi juga menjelaskan, dibanding insentif akan lebih bijak jika anggaran digelontorkan untuk mengedukasi, melakukan pendampingan, dan menguatkan pembangunan karakter hingga ke tingkat desa.

“Ini SDM-nya dulu yang harus kita bangun. Itu harusnya sudah direncanakan programnya oleh dinas, kita anggarannya punya kok tinggal bagaimana dimaksimalkan lagi,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diketahui, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia disebabkan berbagai hal. Mulai dari pengaruh adat, kebiasaan masyarakat, agama, faktor ekonomi, pendidikan rendah, hingga pergaulan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Pernikahan dini pun dapat menimbulkan beberapa permasalahan, mulai dari pendidikan, psikologis, kesehatan, hingga sosial. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS