MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang Tahun 2023, akan difokuskan kepada upaya pemeliharaan jalan dan peningkatan serta perbaikan pasar tradisional.

“Yang urgent di PAK itu terkait pasar sama jalan, artinya pemeliharaan jalan berlubang. Kalau drainase belum, itu masuk di APBD murni 2024 karena anggarannya besar. Terkait Kayutangan juga sudah selesai, tidak akan kita anggarkan lagi, pengerjaan terakhir kan koridor 3 itu angkanya Rp 6 miliar itu sudah terakhir,” jelas Made di Kota Malang, Sabtu (8/7/2023).

Saat ini DPRD Kota Malang memberikan perhatian terhadap perbaikan pasar-pasar tradisional. Made mengatakan, penting memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) untuk dimasukkan dalam PAK APBD 2023.

Menurutnya, saat ini Pansus Perbaikan Pasar tengah fokus dalam mengurai permasalahan dan melakukan percepatan penanganan di 3 pasar Kota Malang, yakni Pasar Besar, Pasar Induk Gadang, dan Pasar Blimbing.

“Makanya Pansus pasar ini ngebut. Tapi walaupun begitu, pasti nanti tetap terbentur pada regulasi karena tersandera oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga. Tapi ya kita akan tetap upayakan,” ujarnya.

Sebelumnya, dia juga menyoroti pentingnya penundaan lelang pengadaan proyek yang belum dilaksanakan, dan memfokuskan APBD perubahan pada 2 prioritas yakni pemeliharaan jalan dan perbaikan pasar.

Sebagai contoh, Made menyebutkan rekomendasinya agar proyek renovasi GOR Ken Arok dengan anggaran Rp 3,5 miliar ditunda dan dimasukkan dalam APBD murni tahun 2024. Menurutnya, hal tersebut juga bertujuan agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.

“Kita melihat kalau itu (GOR Ken Arok) belum dilaksanakan, belum dilelang, lebih baik ditunda saja untuk dimasukkan dalam APBD murni 2024. Kemudian beberapa pengerjaan di masing- masing OPD yang belum lelang, lebih baik dilebur, artinya dicoret, kita geser untuk ke yang lain. Tapi harus dianggarkan di APBD murni 2024. Karena pasti tidak akan nutut waktunya,” papar Made.

Sementara itu, berkaitan dengan pemeliharaan jalan menjadi salah satu aspek penting demi kenyamanan masyarakat. Made menjelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Dinas PUPR Kota Malang, mengingat situasi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

Made menekankan bahwa penting bagi Pemkot Malang untuk dapat memfokuskan penambahan anggaran dalam pemeliharaan jalan, baik yang akan dilakukan secara rutin ataupun insidentil untuk menghadapi dampak fenomena El-Nino.

“Kalau untuk penambahan jalan baru kan anggarannya besar. Gak mungkin di bawah Rp 200 juta. Itu akan kita masukkan di APBD murni 2024. Kalau ada pengajuan PU akan kita arahkan karena kebijakan umum anggaran ini, setelah ini pembahasan APBD murni 2024. Kalau di PAK kan fokusnya ke pemeliharaan jalan,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS