BATU – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Eddy Susetyo menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dengan tema “Demokrasi Pancasila Menyongsong Pemilu Damai” yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gereja Sidang Jemaat Alah (GSJA) Maranatha Family, Kota Batu.

Andreas menilai, bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan pada awal tahun depan harus terus berpedoman kepada nilai-nilai serta prinsip yang tertuang di dalam Pancasila.

“Penting bagi kita semua menjadikan 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman menghadapi Pemilu Damai sebagai Pesta Demokrasi pada tahun 2024 mendatang,” ungkap Andreas dalam keterangannya yang diterima pewarta media ini, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Demokrasi Pancasila berbicara tentang rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, dan rasa keadilan.

Rasa ketuhanan, jelas Andreas, terwujud dalam rasa cinta kepada Tuhan sehingga memunculkan rasa kemanusiaan. Mencintai Tuhan berarti juga bahwa umat manusia harus mencintai sesamanya.

Dengan demikian masyarakat diajak menjunjung tinggi martabat manusia. Kehadiran manusia jangan sampai direduksi menjadi alat produksi.

Oleh sebab itu, tambah Andreas, seluruh elemen masyarakat jangan terpolarisasi dan mengharapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lebih dewasa dan betul-betul bisa mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
.
“Harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana demokrasi Pancasila kita ini dapat menjadi pegangan dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024,” ujarnya.

“Kita jangan terpolarisasi. Mari jadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lebih dewasa dan betul-betul bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” sambung anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Sementara itu, Antonius Benny Susetyo selaku perwakilan BPIP dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi Pancasila itu menjunjung tinggi kemanusiaan.

Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila seharusnya menjadi acuan kebenaran untuk melaksanakan politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila juga harus menjadi acuan bagi elite politik.

Namun, dia menilai, pelaksanaan demokrasi Pancasila saat ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kabar bohong atau hoaks yang muncul di media sosial.

”Masyarakat harus sadar bagaimana melihat media sosial. Media sosial sering kali menawarkan persepsi, bukan kebenaran. Persepsi belum tentu fakta. Saat terus-menerus persepsi tanpa kebenaran ditawarkan, maka persepsi itu menjadi kebenaran,” tuturnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS