PONOROGO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu prioritas DPRD Ponorogo. Hal tersebut terlihat saat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, memaparkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Ponorogo, Senin (19/6/2023).

Bupati Sugiri menjelaskan bahwa Raperda LP2B tak hanya menekankan pada penetapan lahan, namun juga mengkaji recovery gagal panen, persoalan distribusi pupuk, ketersediaan air hingga tantangan atas penerus budaya pertanian di Kabupaten Ponorogo.

“Pentingnya pengawasan Raperda LP2B juga telah disadari sejak awal. Dengan berkoordinasi aktif dan melibatkan masyarakat, kelompok tani, perangkat desa, dan forum-forum penyuluh pertanian sejak dari tahap perencanaan,” ujar Bupati Sugiri.

Dengan adanya Raperda LP2B, Bupati Sugiri meyakini dapat menjadi landasan untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

“Perda ini harus berkualitas karena kami menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan akan kita jalankan bersama-sama,” ujar Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, mengatakan, Raperda LP2B menjadi perhatian serius yang harus dipikirkan dan dikebut bersama. Mengingat tak hanya kebijakan, namun dalam Raperda ini juga mencakup kesejahteraan dan perlindungan bagi petani.

“Ini menyangkut kehidupan dan hajat petani yang luar biasa. Jadi, bukan hanya sekadar Raperda. Di dalamnya ada terkait apa yang namanya lahan sawah yang dilindungi, lahan baku sawah, dan akan kita kupas beberapa hari ke depan untuk pansus,” jelasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS