JAKARTA – Pemberantasan kemiskinan dan stunting, sampai peningkatan kualitas kesehatan, menjadi prioritas dalam visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan.

Masalah ini jadi salah satu dari 17 poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, selama 6-8 Juni 2023. 17 Poin rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam penutupan Rakernas III, Kamis (8/6/2023).

Kata Puan, Rakernas III Partai menegaskan bahwa visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan menempatkan skala prioritas terpenting pada upaya memberantas kemiskinan dan tengkes (stunting), meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Juga keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif, mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, serta menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Baca juga: Ini, 17 Poin Rekomendasi Eksternal Rakernas III PDI Perjuangan Tahun 2023

Dia mengatakan, pemberantasan kemiskinan hingga tengkes bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan syarat utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” kata Puan.

Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Wajib Kembangkan Pusat Data Orang Miskin

Sementara itu, dalam acara penutupan Rakernas III, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri mengatakan, kepala daerah yang berasal dari PDIP harus berhasil mengatasi kemiskinan. Ia menekankan keyakinannya bahwa kemiskinan ekstrem bisa diatasi, terbukti di beberapa daerah seperti Solo, Banyuwangi, Surabaya, Semarang, dan Tidore.

Hal ini disampaikannya dalam penutupan Rakernas III PDIP dengan tema ‘Fakir Miskin dan Anak-Anak Telantar Dipelihara oleh Negara’ di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

“Melalui testimoni para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrem seperti contoh-contoh di Solo, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, Tidore Kepulauan dan masih banyak yang lain, semakin mendorong rasa percaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrem itu sebenarnya bisa diatasi,” kata Megawati.

Dia pun mewajibkan agar setiap kepala daerah PDI Perjuangan wajib mengembangkan pusat dara orang miskin.

“Instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib. Dengan data orang miskin yang akurat yang harus dengan nama, dengan alamat,” jelas Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini meminta, program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan melihat aspek-aspek sosial, perikehidupannya, dan bagaimana tumbuh daya juangnya.

“Saya berbicara dengan bapak presiden mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk diinformasikan secara luas terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan stunting menjadi 0 persen,” ungkap Megawati.

Dia pun mengingatkan pentingnya penanganan stunting ini untuk segera dilakukan, karena sampai sekarang belum ada obatnya. “Sampai hari ini supaya saudara-saudara wartawan ketahui, stunting belum ada obatnya,” kata Megawati. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS