SURABAYA – Upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional tak sekadar menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan DPR RI. Dukungan aparatur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan menghasilkan stabilitas ekonomi yang mantap, termasuk dalam urusan menekan laju inflasi.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion bertajuk Identifikasi Perekonomian Daerah Untuk Mengatasi Inflasi di Hotel Papilio Surabaya, Kamis (9/3/2023). Diskusi diikuti Ketua-ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT dan RW Kota Pahlawan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya.

Antara lain Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto; dan Pemerhati Ekonomi, Paring Waluyo.

Menurut Indah Kurniawati, pemahaman tentang bahaya inflasi yang selama ini menjadi momok harus juga dipahami oleh masyarakat. Sementara aparatur pemeritah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah LPMK, RT dan RW.

Sehingga, lanjut Indah, selain berperan menjaga keharmonisan dan membangun Indeks Pertumbuhan Manusia, RT dan RW juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat. “Bahkan mampu mengatasi inflasi,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo ini.

Di Kota Surabaya, Indah menilai program-program RT/RW selama ini sudah cukup baik. Semisal program kompetisi sehat untuk memperbaiki RT/RW yang dicetuskan Walikota Tri Rismaharini yang dilanjut oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi hingga saat sekarang.

“Jika RT-nya cantik, ekonominya baik, dan inflasinya rendah, maka tidak menyumbang inflasi Surabaya. Jadi, mari menjadi penyumbang yang baik-baik saja untuk Bangsa Indonesia,” imbau Indah.

Narasumber lainnya, Budi Hanoto, mengungkapkan, inflasi adalah fenomena peningkatan sekelompok barang yang meningkat dari tahun ke tahun. Inflasi menyebabkan harga barang naik.

Di Jawa Timur, kata dia, saat ini tingkat inflasinya 6,47 persen, lebih tinggi dari nasional dan tertinggi ke-5 dari semua provinsi di Indonesia. Dari 6,47 itu, makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar. “Biaya Pendidikan juga penyumbang inflasi,” katanya.  

Budi mengingatkan, menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini masyarakat harus waspada terhadap inflasi di Jawa Timur. Karena daging ayam ras, telor ayam ras, angkutan udara, bawang merah dan cabe merah diprediksi naik.

“Poin ini akan naik menyusul permintaan pasar yang tinggi. Maka belanjalah sesuai kebutuhan, tidak berlebihan,” kata dia.

Pengendalian inflasi di tingkat lingkungan, kata Budi, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pekarangan rumah untuk budidaya pangan mandiri.

Bank Indonesia, lanjut Budi Hanoto, bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP).

Hal senada disampaikan Paring Waluyo. Mengendalikan laju inflasi mesti menjadi upaya bersama hingga tingkat RT dan RW. Teknisnya, kata dia, pihak LPMK, RT dan RW agar melihat potensi di lingkungan masing-masing dengan menggalang gerakan menanam.

Selanjtunya, lanjut Paring, antar RT bisa berkoordinasi untuk jenis tanaman yang akan dibudidaya, sehingga produk pertanian tidak sama. Misal, RT satu menanam cabe dan RT lainnya menanam tomat.

“Gerakan menanam ini penting. Wilayah RT/RW bisa dibagi akan menanam apa. Itu nanti bisa dipertukarkan,” ucapnya.

Gerakan-gerakan dari lingkungan tersebut, dalam skala luas, akan berdampak positif saat terjadi kenaikan harga pangan. “Warga bisa mengatasinya dengan saling tukar barang dagangan hasil produksi setempat,” pungkasnya. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS