MALANG – Tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Kota Malang pada tahun 2022 yang mencapai lebih Rp 300 miliar jadi perhatian Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Untuk meminimalisir besarnya Silpa pada tahun anggaran 2023, Made mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kota Malang telah bersepakat untuk mempercepat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Kemarin, Silpa kita masih besar, diatas Rp 300 miliar karena PAK-nya kemarin terlalu mepet di bulan Oktober. Untuk itu, kami sepakat dengan wali kota, agar Juli sudah pembahasan. Maksimal Agustus sudah ada Perubahan APBD, sehingga September sudah ada eksekusi di lapangan, agar Silpa-nya tidak besar seperti tahun lalu,” ungkap Made, usai sidang paripurna di DPRD Kota Malang, Selasa (17/1/2023).

Untuk implementasinya, jelas dia, wali kota akan menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 lebih cepat. Sehingga perumusan dan pembahasan di DPRD juga akan berlangsung dari bulan Maret.

Apalagi, saat ini sedang berlangsung proses pembahasan APBD tahun 2024, dan saat ini tahapnya adalah dalam tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Dalam pembuatan RKPD 2024 ada tiga pilar yang digunakan untuk pembuatan perencanaan, yang saat ini terus berproses,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

“Nanti antara Maret atau April, APBD tahun anggaran 2024 sudah akan dilempar dengan tujuan PAK bisa dipercepat,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pilar pertama pembangunan adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang dihasilkan dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pilar kedua adalah melalui Forum Perangkat Daerah, yaitu program-program yang berasal dari Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Dan pilar ketiga adalah perumusan program yang berasal dari Pokok Pikiran yang dirancang bersama DPRD Kota Malang.

Dia menyebutkan, untuk tahun 2023 banyak Ranperda yang masih dalam pembahasan, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, dan Rencana APBD tahun 2024.

“Untuk itu kami akan mengebut agar Ranperda dapat disahkan menjadi Perda, dan mempercepat, sehingga kami harapkan Silpa dapat diminimalisir,” pungkas Made. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS