BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengalokasikan Rp7 miliar untuk percepatan penurunan stunting atau balita permasalahan tumbuh kembang di wilayah setempat pada tahun 2023.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan intervensi nutrisi pada ibu hami risiko tinggi.

“Soal stunting menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Sudah kami hitung, anggarannya disiapkan Rp7 miliar untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun,” ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi, Rabu (4/1/2023).

Bupati Ipuk menjelaskan, anggaran itu dialokasikan ke 25 kecamatan secara proporsional. Nantinya, kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan ibu hamil risiko tinggi.

Dengan program itu, selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan penjual sayur keliling juga mendapat manfaat.

“Ini juga dalam rangka upaya untuk meningkatkan ekonomi arus bawah,” jelas Bupati Ipuk.

Selain itu, tambah politisi PDI Perjuangan itu, dengan menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung, juga memudahkan untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil.

“Biasanya pedagang sayur keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Kalau menemukan bayi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan. Penanganan stunting di Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor risikonya,” terang Bupati Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat, menyebutkan, angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 4.371 jiwa, atau terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.

Dari jumlah 2.704 jiwa itu terdapat jumlah sasaran prioritas, yakni 1296 jiwa, terdiri atas 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu, terdapat sekitar 504 ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin.

Setiap hari nantinya 792 bayi stunting dan 504 ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin tersebut akan mendapat alokasi Rp15.000 atau Rp450.000 per bulan selama setahun, untuk menambah asupan nutrisi mereka.

“Untuk penanganan stunting di tiap kecamatan telah dibentuk  Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama kepala puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya,” terang Amir. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS