BATU – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno memuji dan mengucapkan terimakasih kepada gerakan koperasi Jawa Timur, yang telah berjuang bersama-sama menolak pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Sebagaimana diketahui, dalam naskah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) OJK hanya akan melakukan pengawasan terhadap koperasi yang melakukan layanan jasa keuangan secara terbuka kepada non-anggota.

“Kita berhasil menyatukan hati dan tindakan kita, bergerak bersama. Sehingga kita berhasil kita meloloskan RUU PPSK sesuai dengan aspirasi dan dorongan gerakan koperasi Indonesia,” ucap Sri Untari dalam Pembukaan Rakerwil Dekopinwil Provinsi Jawa Timur di Convention Hall Hotel Selecta, Kota Batu, Senin (19/12/2022).

Untari menyatakan bahwa pada tahun 2012 yang lalu, pihaknya juga berhasil membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena dianggap tidak sesuai dengan cita-cita, prinsip, serta jatidiri koperasi.

Dia menyatakan bahwa keberhasilan perjuangan gerakan koperasi dalam UU PPSK hanyalah awal. Setelah ini pihaknya akan turut berkontribusi dalam penyusunan dan perancangan RUU Perkoperasian yang rencananya akan masuk dalam Prolegnas Tahun 2023.

“Kalau kita ingin dunia perkoperasian itu maju, berarti harus ada afirmasi keberpihakan stakeholder kepada ekonomi rakyat berbasis kepada koperasi melalui regulasi. Karena ekonomi berbasis koperasi itu bukanlah milik pribadi tetapi milik rakyat,” tegas Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang tersebut.

Untari juga mendorong forum lintas koperasi di bawah naungan Dekopinwil untuk berbagi ilmu dan perkembangan sektor usaha yang dijalankan setiap Koperasi di Jawa Timur.

“Untuk bercerita terkait perkembangan koperasinya masing-masing, bahkan kalau bisa menjalin kerjasama bisnis, sesuai dengan prinsip koperasi,” pungkas perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto meyakini bahwa gerakan koperasi di Jawa Timur memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi barometer nasional dalam pembangunan koperasi.

Pihaknya juga selama ini selalu aktif berkomunikasi dan berdiskusi dengan jajaran Dekopin untuk merumuskan program dan langkah terkait dengan berbagai isu-isu strategis dalam pengembangan koperasi.

“Maka Ketua Umum Dekopin mengajak kita, ayo kita berjuang Jawa Timur harus menjadi barometer nasional. Khususnya mengabdi tanpa henti, berjuang tanpa lelah, bekerja bersama dalam rangka menegakkan jati diri koperasi yang kita cintai ini,” tandas Slamet Sutanto.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Jatim, Ceppy Syukur Laksana menegaskan bahwa antusiasme masyarakat Jawa Timur untuk berkoperasi sangat luar biasa. Sebab total koperasi di Jatim saat ini sebanyak 23.075 unit, atau 30% dari total koperasi nasional.

“Animo masyarakat untuk berkoperasi di Jawa Timur itu sangat luar biasa dan patut kita banggakan. Maka saya yakin koperasi bisa berkembang secara pesat di Jatim,” papar Ceppy.

Oleh sebab itu, dia minta gerakan koperasi di Jawa Timur dapat mengikuti dan tertib terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS