KABUPATEN PASURUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, mengkritisi rencana pembangunan gedung BPBD, Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Tagana pada tahun 2023 dengan rencana anggaran senilai Rp 25 miliar.

Menurut Andri Wahyudi, rencana tersebut tidak rasional karena adanya ancaman resesi global dan melemahnya ekonomi akibat pandemik pada saat ini.

“Banyak pelayanan dan kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir. Jangan berpikir ke arah sana dulu. Tidak masuk akal,” jelas Andri Wahyudi, kepada pdiperjuangan-jatim.com di Pasuruan, Kamis (25/11/2022).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini pun menyinggung tentang keluhan masyarakat terkait jalan-jalan yang rusak dan penanganan pasca bencana yang dinilai terbengkalai. Seperti jembatan ngipik di Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol yang belum diperbaiki pasca terjangan banjir pada tahun 2021 silam.

“Jembatan Ngipik, yang ambruk sejak setahun lalu, itu sampai sekarang juga belum direhab. Padahal itu paling cuma butuh Rp 1 miliar. Harusnya, Pemkab lebih memprioritaskan hal-hal yang seperti ini, dibandingkan membangun gedung yang nilainya besar,” ungkapnya.

Pembenahan cepat untuk jembatan Ngipik ini dinilai Andri sangat penting. Karena keberadaannya diperlukan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Andri juga menyinggung tentang rusaknya Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan akibat banjir pada dua tahun lalu dan sampai saat ini pun tidak tersentuh perbaikan.

“Boleh saja merencanakan pembangunan gedung, tapi harus yang logis dan membuat skala prioritas pembangunan. Usahakan, kepentingan masyarakat didahulukan,” tandasnya. (moc/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS