SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyoroti buruknya pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Sebab, dalam penerapannya di lapangan, masih banyak warga yang tak bisa berobat dengan leluasa akibat rumitnya pelayanan.
Menurut Whisnu, kendala yang dialami pemegang BPJS Kesehatan di antaranya untuk operasi tidak bisa, obatnya tidak ada, dan tidak bisa digunakan untuk semua rumah sakit. Terbaru, ungkapnya, sebanyak 13 personel Satpol PP yang mengalami kecelakaan tergulingnya kendaraan dinas, dalam pengobatannya ternyata tak bisa menggunakan BPJS.
“Mobil Satpol PP numplek, dan 13 petugasnya luka, gak bisa diobati pakai BPJS. Dulu langsung bisa dirawat di kelas tiga rumah sakit dan gratis,” kata Whisnu, kemarin.
Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, dengan adanya berbagai persoalan itu, serapan dana BPJS yang dibayar Pemerintah Kota Surabaya tak optimal. Padahal, pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut, seluruhnya gratis.
Pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar mengevaluasi kinerja BPJS. Dia juga menyatakan, jika BPJS tidak bisa profesional mengelola asuransi, sebaiknya dilakukan lelang terbuka melibatkan pihak swasta yang kompeten namun menawarkan biaya yang murah daripada BPJS.
Untuk mengefektifkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan menggandeng BPJS Whisnu mewacanakan  untuk mengeluarkan kartu kesehatan yang diberi nama Kartu Warga Surabaya. “Lewat BPJS, Pemkot bisa keluarkan kartu kesehatan. Dan itu tidak langgar aturan,” terangnya.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih mengonsep pembuatan kartu kesehatan masyarakat tersebut bersama DPRD. “Sebenarnya  sudah lama. Tapi kita konsep kembali dengan DPRD,” ujar Whisnu.
Pemkot Surabaya, imbuh Whisnu, memiliki anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan masyarakat. “Anggarannya cukup, kita punya Rp 400 miliar dan bisa ditambah di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” tuturnya.
Dia menambahkan, karena program pelayanan dasar pemerintah kota di bidang kesehatan dan pendidikan, Kartu Warga Surabaya juga bisa digunakan untuk pelayanan bidang pendidikan. “Program dasar kita kan kesehatan dan pendidikan gratis,” kata dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS