MALANG – Hampir sebagian besar madrasah dan sekolah swasta tigkat pertama di Kota Malang kekurangan siswa. Bahkan ada sekolah tidak mendapat siswa baru sama sekali.

Fakta itu disampaikan Forum Komunikasi Madrasah dan Sekolah Swasta (FKMKS) Kota Malang saat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD, Senin (15/8/2022).

Kesulitan siswa sekolah di Malang itu yakni di 30 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 83 SMP swasta.

Hampir separuh sekolah swasta itu tak bisa memenuhi pagu siswa atau 32 siswa per kelas selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 ini.

“Ada sekolah semula tiga kelas, sekarang tinggal satu kelas saja. Ada yang satu kelas hanya berisi tiga siswa, bahkan ada yang zonk,” beber Huzaini, dari perwakilan Forum Komunikasi Madrasah dan SMP Swasta Kota Malang, saat hearing bersama DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan keluhan dari sekolah swasta ini bagian dari evaluasi terhadap sistem pendidikan di Kota Malang. Termasuk perlu kajian penentuan pagu.

“Kami sepakat perlu ada kajian itu di tiap tahun ajaran baru. Kami selalu meminta data ke dinas setiap ada wacana penambahan sekolah baru ataupun pagu,” ungkap Amithya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menyatakan bahwa lembaga legislatif harus duduk bersama semua pihak, mulai Dinas Pendidikan, sekolah swasta, Dewan Pendidikan bahkan termasuk perwakilan guru. Sebab selama ini informasi yang masuk ke dewan belum berimbang.

“Karena itu kami perlu kajian menyeluruh dari semua pihak. Tiap tahun ajaran baru kami juga selalu menerima keluhan orang tua siswa,” terang Made.

Dia menyampaikan, bahwa tiap tahun ajaran baru gedung dewan selalu digeruduk orang tua siswa yang mengadukan anak mereka tak bisa masuk sekolah negeri. Karena itu dewan harus tahu akar persoalannya lebih dulu.

Selain itu berkaitan dengan rencana Dinas Pendidikan menambah sekolah baru tetap harus disertai kajian. Apabila dinilai belum perlu, maka rencana tersebut bakal ditolak.

Made mencontohkan rencana SMP negeri di Tlogomas urung direalisasikan. “Kami juga butuh data jumlah guru di tiap sekolah, termasuk sebaran berapa dana hibah ke sekolah swasta,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS