SURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota kembali meneliti ikhwal perizinan pabrik-pabrik di Kota Pahlawan. Sebab, disinyalir izin-izin yang dikantongi bermacam perusahaan itu sudah mati (kedaluwarsa), atau sudah tidak lagi sesuai peruntukan.

Persoalan perizinan pabrik itu disampaikan Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri setelah komisinya melakukan sidak ke sejumlah pabrik di sepanjang Jalan Mastrip. Hasil sidak, sebut Ipuk, sapaan Syaifuddin Zuhri, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan tidak mengantongi izin, atau ada juga izin yang dipegang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu menyatakan, sebagai kota perdagangan dan jasa, pendapatan Kota Surabaya tentunya juga dari sektor ini. Jika banyak pabrik tak berizin, atau izinnya masa berlakunya sudah habis, atau sudah tak sesuai peruntukan, maka pundi-pundi pendapatan untuk Pemkot Surabaya akan berkurang.

“Kemampuan APBD saat ini Rp 7,2 triliun. Jika seluruh perusahaan dan pabrik tertib, kami yakin kemampuan APBD Kota Surabaya bisa mencapai Rp 12 triliun,” tandas Syaifudin Zuhri, Rabu (10/6/2015).

Saat sidak di sepanjang Jalan Mastrip, ungkap Ipuk, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan yang izinnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Modusnya macam-macam, mulai dari manipulasi data dan luasan pabrik, sampai perluasan wilayah perusahaan atau pabrik yang tidak terlaporkan kembali.

Ketidaktransparan sejumlah perusahaan itu, jelas Ipuk, berpotensi merugikan keuangan negara, utamanya pajak. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak hasil produksinya.

Dia lantas mencontohkan sebuah pabrik kertas di wilayah itu, yang luasnya saat ini mencapai 26 hektar, tapi yang dilaporkan hanya 18 hektar. Bahkan, izinnya sudah mati sejak 2011. Juga ada pabrik yang luas sebenarnya 2,5 hektar tapi yang dilaporkan hanya separonya.

“Itu baru di wilayah Mastrip, belum kawasan industri lainnya seperti Margomulyo, Rungkut, dan Romo Kalisari. Kami sangat yakin akan ditemukan kasus yang sama,” ucap Ipuk. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS