Kamis
19 November 2026 | 6 : 43

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wasbang Kebebasan Ekspresi Era Digital, Agatha: Kebebasan Kita Dibatasi Kebebasan Orang Lain

PDIP-Jatim Agatha Retnosari 30072022

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari, mengatakan, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi pilar penting dari demokrasi. Ia pun menggaris bawahi bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi liberal ala Barat yang mendewakan kebebasan absolut. 

“Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dan menyampaikan kritik di muka umum dibatasi. Kebebasan kita ini dibatasi oleh kebebasan orang lain,” ujarnya dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang bertemakan “Polemik Kebebasan Berekspresi di Era Digital” di Surabaya, Sabtu (30/7/2022).

Agatha mengatakan, demokrasi di era digital saat ini membawa tantangan tersendiri  karena semua orang bisa bebas berekspresi dan mengungkapkan pikirannya.

“Ancamannya adalah kebebasan berekspresi ini bisa disalahartikan menjadi kebebasan yang sebebas-bebasnya, rawan ditumpangi oleh penumpang gelap, dan dapat menghilangkan jati diri bangsa karena seperti yang kita tahu sosial media membawa banyak budaya asing,” jelasnya.

“Itu tidak salah, tapi kita harus bisa memfilternya agar itu tadi, kita tidak kehilangan jati diri bangsa,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Timur, Christophorus Wahyu Suryo, menambahkan,  pada dasarnya kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap manusia (universal) yang tidak dapat dicabut, melekat, tidak dapat dibagi-bagi maupun dikurangi yang wajib dilindungi oleh negara.

“Kebebasan berekspresi itu wajib hukumnya dilindungi karena dengan itu dukungan terhadap pengawasan, kritik, saran terhadap penyelenggara negara bisa terukur. Karena itu juga menjadi ciri sebuah negara demokrasi yang memiliki prinsip pemerintahannya itu dari dan untuk rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, sikap ideal yang harus dilakukan dalam menjalankan hak dalam ruang digital saat ini adalah yang pertama, bijak dalam menyampaikan ekspresi maupun pendapat dalam ruang digital.

“Kedua, mampu memahami kemampuan ilmu pengetahuan diri sendiri sebelum memberikan pendapat  atau ekspresi dalam ruang digital. Ketiga, tidak menyerang kehormatan orang lain,” tegasnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hadapi Tantangan Digital, TP PKK dan Dinsos P3A Sumenep Perkuat Kualitas Pola Asuh Anak

SUMENEP – Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...
LEGISLATIF

Puan Maharani: UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Desakan, tetapi Sudah Mendesak

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak ...
LEGISLATIF

Raperda Kekayaan Intelektual; Pemkot Probolinggo Soroti APBD, Dewan Tekankan Invenstasi Jangka Panjang

KOTA ​PROBOLINGGO — Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas ...
KRONIK

Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertifikat PTSL saat Ngantor di Desa Gladag

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyerahkan 300 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Tampung Usulan Jalan dan Jembatan di Blitar, Akses Tiga Desa di Bakung Jadi Prioritas

BLITAR – Perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Bakung menjadi salah satu ...
HEADLINE

PDIP Dorong RUU Pemilu Cegah Kecurangan Sejak Regulasi, KPU-Bawaslu Harus Independen

JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pembenahan regulasi Pemilu untuk membangun sistem pencegahan kecurangan sejak ...