SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan 25 peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, di Kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Nomor 1, Surabaya, Senin (4/7/2022).

Kedatangan Lemhanas RI disambut langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.

Tenaga Ahli Pengajar Lemhanas RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Kubiyono Setyono MA, mengatakan, tujuan mereka adalah untuk mempelajari isu strategis sebagai bahan kajian untuk memberi saran dan masukan ke presiden.

“Rombongan ini bagian dari studi strategis di lapangan. Ini adalah peserta program pendidikan reguler angkatan ke-64,” ujarnya.

Untuk wilayah Jawa Timur, pihaknya tertarik mengkaji isu-isu politik. Di antaranya, terkait kurangnya keterwakilan perempuan, Syiah Sampang, Keberhasilan Jatim raih 10 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kondisi sosial.

“Permasalahan yang dipelajari terkait sumber daya alam, keadaan geografi, ideologi politik dan Hankam, sebagai bahan kajian kami peserta,” tuturnya selaku ketua rombongan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengungkapkan, masalah keterwakilan perempuan yang belum 30 persen memang menjadi PR bersama.

Ia menjelaskan, dalam partai sebetulnya tidak membatasi kemampuan tiap kadernya. Jika dinilai memiliki kemampuan maka akan didukung.

Hanya saja, aktivitas politik yang tidak mengenal waktu seringkali berbenturan dengan stigma patriarki pada perempuan. Sehingga perlu usaha keras untuk mengubahnya, baik dalam partai politik maupun kehidupan sosial.

“Itu peran partai politik dan sisi lain ada pandangan sosial masyarakat terhadap wanita. Perempuan pulang malam dianggap macam-macam. Ini kendala kultur yang sulit ditebus,” kata Kusnadi.

Selain itu, sistem politik juga perlu dibenahi. Kusnadi menilai, saat ini sistem demokrasi telah berubah menjadi pasar bebas yang membutuhkan biaya besar.

“Itu harus kita kaji ulang dengan kepala dingin dan keterbukaan. Satu niatan yang sama, untuk mengaktualisasikan sistem demokrasi itu tetap baik,” tuturnya.

Karena itu, ia berharap Lemhanas bisa melakukan kajian tentang sistem Pemilu agar lebih efisien, berasas demokrasi dengan biaya yang rendah.

“Itu titipan kami sebagai pelaku-pelaku politik,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS