SURABAYA – Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya di depan gedung DPRD Jawa Timur berjalan tanpa kegaduhan, Kamis (14/4/2022). Setelah tuntutan diterima dan diteken Ketua DPRD Jatim Kusnadi, mereka bubar.

Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa di Jalan Indrapura dengan tertib. Para mahasiswa itu berkelompok membuat barisan masing-masing sesuai kampusnya, dengan saling bergandengan tangan.

Tuntutan aksi unjuk rasa Aliansi BEM Surabaya itu diterima Kusnadi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjutak. Sekira 30 menit sebelumnya, peserta aksi berorasi menyampaikan tujuh tuntutan terkait berbagai isu nasional.

“Atas nama Ketua DPRD Jawa Timur, saya Kusnadi menandatangani tuntutan itu,” kata Kusnadi saat menemui dan berorasi di atas mobil komando.

Dia pun menjanjikan, tuntutan mahasiswa tersebut secepatnya dikirimkan kepada Ketua DPR RI. “Malam ini juga akan kami kirim ke Ketua DPR Republik Indonesia dan kami muat di sosmed DPRD Jawa Timur,” jelasnya.

Legislator yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menambahkan, tuntutan mahasiswa Surabaya ini bakal dikawal hingga sampai di pemerintah pusat, sebab bagian dari aspirasi masyarakat.

“Kita wakil rakyat bagian dari itu. Kita semua yang hadir segera meneruskan aspirasi ini dengan mengirim ke yang terhormat Presiden dan Ketua DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, Korlap Aksi Aliansi BEM Surabaya, S Andre Prasetyo Utomo kepada wartawan mengatakan, aksi kali ini mengusung tujuh tuntutan. Si antaranya terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Pemerintah, kata Andre, harus melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO yang berdampak pada kenaikan serta kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kedua, menuntut pemerintah segera mengusut tuntas praktik mafia minyak goreng di Indonesia.

Ketiga, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM pertalite dan solar yang mengalami kelangkaan.

“Keempat, menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” urai Andre.

Kelima, menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.

Keenam, mengutuk segala tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Dan ketujuh, wujudkan reforma agraria,” katanya.

Dalam aksinya ini para mahasiswa sempat melakukan long march yang dimulai dari titik kumpul di Kebun Binatang Surabaya menuju gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura.

Selama long march, mereka menggunakan sepeda motor dan sebagian besar berjalan kaki melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedungdoro, Jalan Bubutan, hingga Jalan Indrapura. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS