SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, menilai, kebijakan naiknya harga pertamax tidak tepat untuk diterapkan saat ini. Seperti diketahui, per 1 April 2022 pemerintah resmi menaikkan harga pertamax dari Rp 9 ribu menjadi RP 12.500-13.500 per liter.

“Jadi, kalau tidak tepat, tunda dulu kebijakannya, karena pada saat ini kondisi masyarakat sedang sulit. Kita terkena Covid-19 yang sampai sekarang belum selesai semua,” ujarnya, Senin (4/4/2022).

Ia percaya bahwa keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah telah melewati beberapa kajian. Namun, ia menyayangkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi. Bisa jadi hal itu malah memberatkan, terutama bagi masyarakat yang berusaha memulihkan ekonominya.

“Jadi, secara teknis saya percaya kenaikan harga pertamax itu sudah diperhitungkan, tapi secara sosiologis bagi saya tidak tepat. Harus ditunda kebijakannya, setidak-tidaknya nanti sampai selesai Lebaran,” ucapnya.

Dengan naiknya harga pertamax, maka harga transportasi dan barang juga meningkat. Hal itu dapat menyulitkan masyarakat, terutama saat Ramadan yang diwarnai beragam kegiatan, seperti membagikan takjil, megengan, dan sebagainya.

“Walaupun betul, bahwa tidak semua mereka pakai pertamax, tapi residu yang dihasilkan pertamax dan pertalite itu berbeda. Akibat dari perbedaan itu juga bisa membuat mesin jadi lebih cepat rusak,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, tambah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu, bisa berimbas pada stok bahan bakar lain seperti pertalite dan solar. Untuk itu, ia mengimbau pihak Pertamina untuk mengantisipasi adanya kelangkaan BBM akibat dari kenaikan harga pertamax.

“Kita minta betul agar diantisipasi kelangkaan minyak yang terjadi. Mungkin ada pergeseran pembeli yang sebelumnya membeli pertamax beralih ke pertalite, sehingga volume pertalite jadi lebih tinggi dan pertamax jadi lebih rendah,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS