JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah minta pemerintah menambah alokasi plafon anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Hal ini untuk bisa mengurangi beban rakyat menjelang Ramadan.

Pasalnya, kata Said, program perlinsos ini efektif sebagai social stabilizer dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas.

“Maka saya mengimbau pemerintah untuk melakukan penebalan terhadap perlinsos. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan,” kata Said dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurut Said, penebalan terhadap perlindungan sosial ini dilakukan pemerintah dengan cara menambah anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.

Untuk tahun 2022 ini, anggaran perlinsos telah ditetapkan sebesar Rp 154,8 triliun. Program perlinsos ini sangat penting sebab menjangkau 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi, 8 juta metric ton LPG 3 Kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT di pedesaan, 10 juta keluarga penerima PKH.

Tak hanya itu, program ini juga menjangkau 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako, 20,2 juta siswa penerima KIP, dan 96,8 juta keluarga penerima PBI JKN. “Karenanya, saya mendukung penambahan plafon program perlinsos ini hingga Rp 15-17 triliun,” imbuhnya.

Selain menebalkan perlinsos, politisi Banteng asal Sumenep, Madura ini minta Satgas Pangan terus melakukan monitoring dan operasi pasar dengan sigap, mengantisipasi upaya penimbunan stok, permainan harga, dan ketidakpatuhan atas pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) beberapa komoditas.

Ini penting terlebih sebentar lagi akan melaksanakan puasa hingga Lebaran Mei nanti yang kebiasaannya permintaan atas barang konsumsi makin tinggi.

“Untuk itu, Satgas Pangan dibantu aparat penegak hukum dari kepolisian, mulai dari pusat sampai jajaran Polsek di kecamatan harus ikut melakukan pengawasan guna memastikan distribusi bahan pangan benar-benar tersedia di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, Ketua DPP PDI Perjuangan ini minta pemerintah perlu mengamankan pasokan stok dengan negara-negara eksportir atas berbagai komoditas utama yang dipasok dari impor. Kelangkaan minyak goreng harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS