MADIUN – Kondisi jembatan penghubung dusun 1 dengan dusun 3 Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang rusak akibat tergerus banjir, dikeluhkan masyarakat setempat.

Keluh kesah mereka disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bongsopotro Supriyanto kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Ristu Nugroho saat menggelar reses tahap pertama tahun 2022 di Desa Bongsopotro, Kamis (3/2/2022).

Dalam reses yang mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda desa setempat itu, Supriyanto blak-blakan minta bantuan kepada wakil rakyat dari PDI Perjuangan agar jembatan yang rusak tersebut segera diperbaiki. Sebab, fasilitas umum tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung antara dusun 1 dengan dusun 3.

“Kita mengusulkan jembatan yang rusak di dusun 3, jembatan itu merupakan penghubung dusun 1 dan dusun 3, kondisinya rusak akibat tergerus banjir. Itu kalau tidak dibenahi akses terputus,” beber Supriyanto kepada media ini, di Madiun, Jumat (4/2/2022).

Selain perbaikan jembatan, Kades yang baru saja dilantik sehari sebelumnya ini juga menyampaikan permohonan bantuan terkait penerangan di jalan makam di dusun 2 dan dusun 4. “Penerangannya sebelumnya sudah ada, tetapi masih kurang,” ungkapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ristu Nugroho menyampaikan bahwa tujuan reses salah satunya memang untuk menyerap aspirasi dan menampung permintaan dan usulan masyarakat.

Dia pun mengapresiasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Adapun usulan yang disampaikan akan menjadi atensi untuk dibahas di tingkat lebih lanjut.

Namun demikian bukan berarti segala usulan bisa terealisasi dalam waktu singkat. Pasalnya, terang Ristu, ada beberapa tahapan yang harus dilewati untuk menuju proses realisasi sebuah program ataupun usulan.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga menyampaikan bahwa anggaran desa dari pemerintah di tahun 2022 sekitar 68-70% difokuskan pada penanganan pandemi covid-19. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa-desa.

“Ini tantangan bagi Kepala Desa untuk bagaimana semuanya bisa tetap berjalan, baik pembangunan infrastruktur maupun penanganan pandemi covid-19, yang jelas aturan dari pemerintah harus tetap dilaksanakan,” tegas Mbah Tu, sapaan akrab Ristu Nugroho. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS