SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, Kota Surabaya butuh pemimpin petarung. Bukan pemimpin yang hanya bekerja di belakang meja.

Eri terus minta agar camat dan lurah turut serta turun ke lapangan membantu dan berkolaborasi bersama pejabat fungsional.

Dia juga mengingatkan kembali kepada Sekda, asisten, kepala OPD dan staf ahli untuk bangkit berkolaborasi melayani masyarakat Kota Surabaya.

“Saya titip Kota Surabaya kepada panjenengan semua, karena Surabaya ini butuh pemimpin-pemimpin petarung,” tegas Eri Cahyadi, di Surabaya, Selasa (11/1/2022).

“Jangan hanya ada di belakang meja dan tidak berani mengambil sebuah keputusan. Ini memang tugas berat, tapi Insya Allah menjadi amal jariyah buat panjenengan,” ujarnya.

Eri juga minta jajarannya di Pemkot bekerja sesuai output dan outcome. Dia menegaskan, tidak ingin ada perbedaan antara pejabat struktural dan fungsional. Sebab, keduanya memiliki tugas dan kewajiban yang sama, yaitu melayani warga Kota Surabaya.

“Kalau ada yang bilang, fungsional bukan struktural, itu perannya tidak penting, salah besar. Jadi, ke depan jangan pernah ada perbedaan antara struktural dan fungsional,” tandas kader PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, setiap pegawai mempunyai kontrak kinerja yang berlaku selama setahun. Di dalam kontrak kinerja tersebut, terdapat perjanjian output dan outcome yang harus ditepati.

Jika output dan outcome tidak ditepati, maka, pegawai struktural maupun fungsional tersebut secara otomatis dipersilakan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Ketika ada pejabat yang tidak bisa memenuhi kotrak kinerjanya, harus siap mengundurkan diri dan siap diberhentikan tanpa menuntut suatu apapun,” tegasnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu juga mengingatkan, supaya tidak ada perbedaan antara sekolah SD – SMP negeri dan swasta.

“Jangan sampai nantinya mental anak kita yang terpengaruh karena adanya perbedaan negeri dan swasta. Pikiran-pikiran itu harus dihilangkan,” ujar Cak Eri.

Dia juga mengingatkan fungsional yang bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Ia berharap, struktural maupun fungsional yang bertugas di lingkungan Dinkes Surabaya harus tahu kondisi kesehatan masyarakat, terutama perkara stunting di Kota Pahlawan.

Menurutnya, tugas fungsional lah yang paling tepat untuk mengatasi masalah stunting di lapangan.

“Bedanya kan yang struktural mengurus anggarannya saja. Nah, kalau sudah menjadi fungsional, kalau bisa ayo turun, panjenengan semua itu dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan, masih ada gizi buruk, ibu hamil, anak nggak bisa sekolah dan sebagainya,” paparnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS