MOJOKERTO – Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto, SW Nugroho minta kader-kader Banteng Bumi Mojopahit merencanakan secara matang strategi pemenangan, memelihara optimisme dan terus bekerja keras untuk memenangkan Pemilu 2024.

Kemenangan PDI Perjuangan, menurut anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut, menjadi keharusan bagi kader Banteng, mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang tengah menghadapi serbuan massif ideologi luar yang terus berupaya menggerogoti Pancasila dan keutuhan NKRI.

“Untuk memastikan keutuhan NKRI, kemajemukan, toleransi, dan tetap tegaknya Pancasila, kita harus memenangkan Pemilu 2024. Karena saat ini Pancasila terus dirongrong keberadaannya, terutama oleh para pengusung paham khilafah,” tandas Nugroho, saat membuka sarasehan wawasan kebangsaan di Hotel Arriyana, Trawas, Mojokerto, Kamis (23/12/2021)

Di hadapan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kabupaten Mojokerto dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat, Nugroho mengajak semua kader dan struktur Partai lebih merapatkan barisan, bekerja bahu-membahu memenangkan Pemilu 2024. Baik pileg, pilpres, maupun pilkada.

“Mau tidak mau, PDI Perjuangan harus menang, karena kitalah Partai paling terdepan dalam menjaga Pancasila,” tegasnya.

Ideologi khilafah yang sangat meresahkan tersebut, lanjut Nugroho, saat ini telah masuk ke berbagai institusi pemerintah, maupun lingkungan pendidikan.

“Menurut Survey Alfara Research Center, di kalangan profesional, yang setuju ideologi Islam sebagai ideologi Indonesia 15,5 persen, tapi di mahasiswa 16,8 persen dan pelajar 18,6 persen. Dari data ini penyebarannya sangat masif, maka PDI Perjuangan harus mampu membentengi masyarakat dari penyebaran ideologi khilafah ini,” beber Nugroho.

Dia menambahkan, kader PDI Perjuangan di semua level struktur harus terus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merajut kebhinekaan, dengan menyebarkan nilai-nilai wawasan kebangsaan di wilahnya masing-masing. Juga membumikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus kebangsaan.

Sementara untuk petugas Partai di lembaga legislatif, imbuh Nugroho bisa lebih banyak melakukan aksi nyata menangkal radikalisme. Misalnya membuat peraturan daerah (Perda) yang memperkuat wawasan kebangsaan dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.(rul/pr)