Kamis
23 Juli 2026 | 5 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wujudkan Zero Stunting, Untari: Bisa, Asal Punya Komitmen dan Kerja Gotong Royong

pdip-jatim-211104-untari-reses-singosari-1

MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan, masalah stunting dan gizi buruk dapat diselesaikan secara bersama-sama melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Persoalan stunting dan gizi buruk bisa diselesaikan, asalkan kita semua punya komitmen bersama dan bekerja secara bergotong-royong,” tandas Untari, saat menggelar reses di Kebon Winih, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis (4/11/2021).

Sekretaris DPD Perjuangan Jatim ini mencontohkan, bagaimana pemerintah Indonesia hari ini berhasil menekan angka persebaran Covid-19 berkat kerja gotong-royong seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita bangun kesepakatan bersama, kalau kita bisa mewujudkan zero stunting dan gizi buruk,” ajaknya.

Selain stunting, di depan peserta ibu-ibu Kader Posyandu se-Kecamatan Singosari, Untari juga membabar masalah gizi buruk. Menurutnya, kedua hal ini adalah bekal dan pemahaman bagi seluruh kader posyandu agar bisa membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Ini adalah tugas saya di Komisi E itu mengurusi sektor kesehatan di Jawa Timur. Salah satu yang harus diurus itu angka stunting dan gizi buruk. Bagaimana dengan zero stunting dan gizi buruk itu bisa membangun keluarga yang baik,” terang Untari.

Menurutnya, sesuai hasil Studi Status Gizi Balita Tahun 2021, masih terdapat 32 desa dalam 16 kecamatan di Kabupaten Malang menjadi desa prioritas dalam penanganan stunting.

Terkhusus di Singosari, dia minta desa-desa yang ada harus bisa terbebas dari kasus stunting dan gizi buruk. Untuk itu diperlukan sebuah strategi khusus secara spesifik yang disusun oleh jajaran Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Pemkab untuk mengatasi masalah ini.

“Termasuk mengentaskan permasalah terkait ketersediaan pangan rumah tangga, pola asuh anak, dan pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang tidak memadai,” jelasnya.

Berbagai faktor yang menyebabkan stunting dan gizi buruk secara langsung seperti kekurangan nutrisi, pernikahan usia dini, perlambatan kenaikan berat badan anak, juga kualitas MPASI yang rendah juga harus menjadi prioritas.

Menurutnya, hal ini juga ditegaskan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng untuk menjadikan permasalahan stunting dan gizi buruk sebagai program prioritas untuk diselesaikan.

“Ibu Mega, sangat concern ke masalah stunting dan gizi buruk. Kami semua diminta turun untuk mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk, agar seluruh daerah angka stunting itu hilang. Ini adalah bagian daripada upaya kita menyehatkan masyarakat,” ungkapnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi Asri, Ribuan Warga Bergerak Bersihkan Pantai Ancol Plengsengan

BANYUWANGI – Lebih dari seribu orang bergerak membersihkan pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Dana Rp8 Miliar di KBS Dituntaskan

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta proses pemeriksaan dugaan penggunaan dana tidak wajar sekitar Rp8 ...
LEGISLATIF

Perkuat Tata Kelola Pengadaan, Candra Minta Pemkab Jember Tindak Lanjuti Rekomendasi MCP KPK

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera menindaklanjuti ...
LEGISLATIF

Puan Dorong Pemenuhan Hak Anak Jadi Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Nasional

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama ...
LEGISLATIF

Erma Susanti Salurkan Puluhan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Blitar

BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyalurkan 60 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Batu Siapkan Aturan Cegah Pengembang Kabur Sebelum Serahkan PSU

DPRD Kota Batu menyusun regulasi baru untuk mencegah pengembang meninggalkan kewajiban penyerahan Prasarana, ...