KABUPATEN PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan mengupayakan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten pada tahun 2022 memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrim. Sikap resmi fraksi dituangkan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2022, Kamis (28/10/2021).

“Arah kebijakan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah Kelembagaan Ekonomi Desa. Untuk bidang urusan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, perubahan RPJMD yang telah dilakukan harus selaras dengan RPJMN, yang salah satunya menetapkan program penanganan kemiskinan ekstrim,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi.

Untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrim itu, Andri memandang jika pemerintah daerah (Pemda) harus bekerja sama dengan semua leading sector sampai dengan level pemerintahan desa. Termasuk dengan NGO dari pemerintah pusat yang di dalamnya ada pendamping PKH, Pendamping Desa, Pekerja Sosial dan pendampingan lainnya.

Juga termasuk bisa berkolaborasi dengan NGO lokal yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, seperti Kader Desa, Kader Posyandu, Perawat Desa, Bidan Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Desa lainnya, dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan berharap program penanganan kemiskinan Ekstrim ini menjadi prioritas di dalam APBD Tahun 2022,” tegasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini juga mengimbau kepada Dinas Sosial untuk segera melakukan verifikasi, validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masif dan terpadu, agar dihasilkan out put data kemiskinan yang valid. Karena masih banyak ditemukan pada DTKS yang eksclusion dan inclusion error.

Eksclusion dalam artian data orang miskin tapi belum terdata di DTKS. Sedangkan, Inclusion artinya data DTKS banyak yang mampu dan tidak layak, tapi masuk di DTKS.

“Ini dimaksudkan agar warga yang tidak mampu bisa terakomodir denga baik dan cepat,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan pun berharap, agar dinas lain yang banyak melakukan pemberdayaan dan ketenagakerjaaan seperti Disperindag, Dinas Koperasi, lingkup pertanian, wisata dan Disnaker bisa melakukan transformasi percepatan.

“Semua harus bergerak cepat, berkolaborasi, agar angka pengangguran dan kemiskinan tidak semakin meninggi,” tandasnya. (moc/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS