SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi SH MHum mengingatkan peran penting wakil rakyat dalam upaya menyejahterakan masyarakat berbasis pembangunan desa wisata. Sehingga warga desa tidak hanya menjadi penonton dalam kemajuan wisata di desa lantaran monopoli saham perorangan.

Hal tersebut disampaikan Kusnadi saat menjadi narasumber dalam acara Webinar Penganggaran Desa Wisata yang dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata DPP PDI Perjuangan, Kamis (21/10/2021). Webinar diikuti fungsionaris DPP, DPD, DPC, pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dari PDI perjuangan se-Indonesia.

Memulai penjelasannya, wakil rakyat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengulas politik anggaran secara mikro berdasarkan perundangan. Kusnadi menjelaskan, struktur APBD terdiri dari 3 aspek meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari ketiga hal tersebut, Kusnadi menekankan pada aspek belanja, yakni belanja langsung dan tidak langsung.

“Di sinilah peran DPRD untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang berorientasi kepada apa yang menjadi program PDI Perjuangan dalam penganggaran desa wisata menuju kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita yakini, apabila desa maju, Indonesia menjadi kuat,” jelas Kusnadi.

Dalam pembangunan desa wisata, bisa dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, dinas, ataupun masyarakat. Apabila dilakukan oleh dinas atau pemerintah daerah, struktur belanjanya akan masuk dalam kategori belanja langsung.

Namun, kata Kusnadi, pembangunan desa wisata sesuai dengan orientasi dari pemimpin dalam satu daerah. Jika pemimpinnya tidak berkomitmen dalam tujuan menyejahterakan rakyat, maka pembangunan desa wisata berbasis masyarakat tidak akan terwujud.

“Desa wisata dibangun pemerintah daerah. Tetapi saya khawatir mungkin nantinya masyarakat desa hanya akan jadi penonton bagi kemajuan wisata di desa itu apabila dikuasai penanam modal,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Kusnadi, pembangunan desa wisata bisa dilakukan oleh rakyat sendiri dan masih masuk dalam politik anggaran sebagai kewenangan dewan. Melalui hal tersebut, di situlah peran dari struktur-struktur partai PDI Perjuangan yang ada di desa bisa terlibat. Dalam belanja tidak langsung, ada hibah dan bansos yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. 

“Dalam konteks hibah, berasal dari usulan masyarakat. Jadi masyarakat merencanakan apa yang akan dilakukan untuk pembangunan desa wisata. Di sinilah struktur partai pada tingkatan desa, kecamatan atau DPC bisa mendampingi masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan desa,” tuturnya.

Kusnadi beserta jajarannya berharap pemerintah daerah membantu masyarakat desa menggali sendiri potensi desa wisata masing-masing. Sehingga desa wisata tidak diekspoitasi secara kapital oleh penanam modal seorangan.

Namun, Kusnadi mengatakan masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan desa wisata berbasis masyarakat. Yakni apabila di dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tidak secara spesifik mengatur tentang desa wisata, bisa membuat perda desa wisata.

“Syukur-syukur kalau perda itu adalah inisiasi dari teman-teman Fraksi PDI Perjuangan yang mempunyai visi-misi membangun desa wisata,” tegasnya.

Dengan perda tersebut, diatur bagaimana fungsi legislasi berkolaborasi dengan fungsi anggaran mengenai desa wisata untuk menggali potensi desa wisata. Sehingga masyarakat desa bisa menikmati hasil dari pembangunan wisata.

“Inilah yang saat ini sedang kami rencanakan di pemerintahan Jawa Timur, kita membangun desa-desa wisata. Kita juga sedang merekrut kelompok-kelompok sadar wisata, kemudian akan kita perkuat dengan peraturan daerah yang didalamnya akan mengatur bahwa peran serta masyarakat muncul dengan kuat untuk membangun desa wisata tersebut,” tutup Kusnadi.

Narasumber lain pada acara itu, yakni Wakil Walikota Semarang, Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu. Ia memaparkan bagaimana Kota Semarang meraih keberhasilan mewujudkan Desa Wisata di wilayah kota besar.

Menurutnya, melalui penilaian Trisakti Tourism Award dapat disimpulkan bahwa setiap desa wisata punya keunikannya tersendiri. Bisa dari aspek alam, kuliner, budaya, kerajinan maupun sumber-sumber daya lainnya.

Setiap daerah memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan dengan memberikan dorongan kepada masyarakatnya. Desa Wisata dapat terbangun kuat dengan membentuk konsep serta turut membentuk sebuah ekosistem dan berkolaborasi dengan stakeholder.

“Pengembangan utama yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat, nanti akan lari lagi kepada kesejahteraan masyarakat disekitarnya dan kemudian bagaimana berkelanjutannya. Dengan ini, diperlukannya strategi penganggaran,” ujarnya. (sani/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS