SUMENEP – Jumlah capaian vaksinasi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur masih tergolong rendah. Hingga saat ini jumlah vaksinasi di Kota Keris masih tercatat 28 persen. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab beberapa kali ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021 di kabupaten paling ujung timur pulau Madura ini.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SUmenep agar memberlakukan QR code aplikasi PeduliLindungi di tempat pelayanan publik, seperti perkantoran.

“Mengingat beberapa kali ditundanya pelaksanaan Pilkades serentak, yang disebabkan oleh belum tercapainya vaksinasi di Kabupaten Sumenep, maka Komisi I mendorong Pemkab Sumenep untuk mempercepat vaksinasi dengan cara, salah satunya memberlakukan barcode aplikasi PeduliLindungi di tempat pelayanan publik, seperti kantor instansi pemerintah,” ujar Darul, Jumat (15/10/202).

Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga menegaskan, dorongan tersebut harus dimaknai sebagai gotong royong kepedulian bersama dalam menanggulangi Covid-19.

Selain itu, dengan percepatan vaksinasi ini diharapkan segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunal di Kabupaten Sumenep.

“Tentunya dengan terciptanya Herd Immunity ini, maka aktivitas masyarakat akan kembali normal. Sehingga pelaksanaan Pilkades akan segera dilaksanakan,” imbuhnya.

Dengan demikian, jelas Darul, kedaulatan politik desa akan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat akan kembali maksimal. “Terutama pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” tandas legislator PDI Perjuangan asal Pulau Masalembu itu. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS