MADIUN – Kebijakan Wali Kota Maidi terkait kewajiban aparatur sipil negara (ASN) berbelanja di UMKM Kota Madiun berdampak signifikan terkait perekonomian. Sejak dilaunching Agustus kemarin, uang yang beredar per hari Senin (13/9/2021) sudah mencapai Rp 3 miliar lebih.

“Kalau dalam sebulan (total belanja ASN,red) bisa Rp 3 miliar tentu akan berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat,” kata Maidi, Senin (13/9/2021).

Wali kota dari PDI Perjuangan ini mengaku selalu memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Apalagi, sudah ada aplikasi terkait pelaporannya.

Artinya, pemantauan bisa lebih mudah. Dalam aplikasi tersebut bisa dilakukan pengecekan terkait siapa yang belanja, dimana, jenis barang yang dibeli, hingga nominal belanjanya.

Nah, jika ditotal ternyata sudah lebih dari Rp 3 miliar, artinya terdapat duit Rp 3 miliar lebih yang beredar di masyarakat hanya dari belanja ASN di UMKM tersebut.

“Semakin besar uang yang beredar, semakin besar pula peningkatan ekonominya. Ini baru dari ASN, belum yang lain,” ujarnya.

Maidi menambahkan, uang yang dibelanjakan di UMKM tentu juga akan berputar lagi.

Artinya, dari hanya belanja di satu tempat, secara tidak langsung juga membantu banyak orang. Mulai dari pelaku UMKM itu sendiri, tengkulak, pedagang pasar, warung-warung, dan lain sebagainya.

Karena itu, dirinya akan terus mendorong ASN dan masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Menurutnya, semakin besar uang yang beredar, perekonomian juga akan semakin kuat.

“ASN ini juga perlu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Daripada dibelanjakan ke luar, lebih baik dibelanjakan di UMKM sekitar tempat tinggal maupun sekitar kantor tempat bekerja. Uang satu bisa melompat empat lima kali di kota kita sendiri,” pungkas Maidi.

Sementara, Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menambahkan, tercatat selama 1 bulan lebih sudah ada Rp 3,6 miliar uang ASN yang beredar di Kota Madiun.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pemaksaan. Karena yang ditekankan dalam program ini adalah belanja kebutuhan sehari-hari. 

Pemkot hanya mengharapkan pola-pola membeli di pedagang atau UMKM sekitar rumah bila sedang work from home (WFH) dan sekitar kantor bila work from office (WFO) bisa menjadi salah satu kunci tetap berputarnya roda perekonomian masyarakat Kota Madiun.

“Ibarat beli sayuran di penjual sayur keliling pun sudah jadi sumber pemasukan bagi pedagang tersebut. Sembari pulang kantor mampir ke lapak di kelurahan masing-masing sekedar beli lauk atau buah atau camilan pun juga sudah sangat membantu para pelaku usaha. Simbiosis mutualisme-lah,” beber Inda. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS