SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari mengapresiasi langkah kehati-hatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam membuat keputusan terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Legislator asal Dapil Surabaya ini menyambut baik rencana PTM tersebut lantaran hasil blusukan yang dilakukannya menunjukkan bahwa banyak orang tua murid di Surabaya yang berharap PTM di sekolah segera kembali dibuka.

“Pagi ini saya membaca pandangan IDAI Pusat terkait Pembukaan Sekolah. Jika setiap poin pandangan IDAI ini bisa dijalankan di lapangan dan ditegakkan aturannya secara mudah dan gampang serta terbuka maka menurut saya anak-anak bisa bersekolah tatap muka dengan aman dan nyaman,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Namun, ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentu tak bisa bekerja sendirian jika masyarakat, baik mulai dari orang tua murid, pelajar, serta sekolah tidak sepenuhnya mendukung PTM.

“Saya mengatakan ini kembali untuk melaporkan temuan saya selama blusukan ke kampung-kampung dan kunjungan dapil bahwa masih ada lansia di Surabaya yang karna kondisinya, alasan kesehatan atau pun karena takut tidak bisa atau tidak mau di vaksin. Begitu juga dengan orang tua wali murid usia produktif juga masih banyak yang belum mendapatkan vaksin Covid dosis lengkap. Jangan lupa akar adat budaya kita ini menganutnya keluarga besar ya. Masih banyak 1 rumah dihuni lebih dari 1 KK. Jadi keluarga besar. Di samping itu anak-anak di perkampungan masih ada saja yang saya temui mereka bermain dengan kawan sekampung, sambil makan, tentu mereka tidak prokes ya, tak pakai masker,” imbaunya.

Sebab itu, Wakabid Buruh, Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini meminta masyarakat untuk disiplin menggunakan masker, termasuk masker double pada anak dan remaja.

Selain itu, ia terus mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam penyediaan vaksin anak agar seluruh anak se Jatim semakin banyak yang mendapatkan vaksin dosis lengkap.

“Karena jangan hanya mengawasi anak sekolah pakai masker saat di sekolah saja. Terus saat berangkat atau pulang sekolah mereka jalan kaki sambil makan jajan dan tak bermasker dengan teman sebaya sambil ngobrol dan becanda. Tentu ini bukan lagi tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai sebuah kelompok masyarakat untuk selalu mengingatkan anak-anak kita agar tetap disiplin M5, di manapun mereka berada. Tanpa kerjasama sebagai sebuah komunitas warga kota yang baik, mustahil PTM bisa berjalan baik juga,” tandasnya.

Agatha kembali mengingatkan agar keputusan akhir anak didik mengikuti PTM tetap ada di tangan masing-masing orangtua yang lebih tahu kondisi anaknya.

Selain itu, Agatha juga mendorong pemanfaatan  teknologi agar T3 (testing, tracing, dan treatment) bisa dijalankan terus.

“Jika masuk mall saja dan melakukan perjalanan harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi, menurut saya aplikasi ini juga bisa diterapkan juga saat melakukan PTM sekokah. Ini akan memaksa semua pihak untuk taat peraturan vaksinasi dan memudahkan pemerintah dalam melakukan T3 karena di Jatim ini untuk urusan tracing masih rendah seperti pernah diungkap oleh Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. Sedangkan mutasi virus terbaru lebih mudah menular terutama untuk anak-anak. Dua hal ini akan menjadi faktor penghambat pelaksanaan PTM yang baik,” katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini tak menampik bahwa dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lapangan pasti akan ada kendala juga, maka butuh cara lain terutama bagi anak yang tak punya telepon sendiri. Namun, lanjutnya, hal tersebut bukan alasan untuk tidak memanfaatkan teknologi untuk memudahkan semua pihak karena faktanya surat vaksin palsu justru banyak beredar. Maka, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas data dengan pemanfaatan teknologi semua pihak akan sama-sama merasa nyaman dan aman di tengah pendemi.

“Saat ini kita, termasuk sekolah, harus berani melakukan disrupsi atau kita akan kehilangan  generasi bangsa yang berkualitas terutama saat ini, di mana Indonesia memiliki bonus demografi untuk menyambut 2045 (100 tahun kemerdekaan RI). Akan sangat disayangkan jika 2 faktor penghambat pelaksanaan PTM tak diperhatikan. Di satu sisi kita mendorong anak-anak kita untuk PTM sekolah tapi disisi lain kita membiarkan kualitas kesehatan mereka terancam. Bagaimana kita akan mengisi anak-anak kita dengan ilmu dan ketrampilan jika kesehatan fisik dan mental mereka tidak kita jaga dengan baik?” ujarnya.

Di samping itu, Agatha juga mengatakan bahwa saat ini semua pihak dipaksa untuk mampu memiliki kemampuan adaptif dan eksploratif akibat Revolusi Industri 4.0 yang dipercepat oleh Pendemi Covid-19.

Intinya, tandas Agatha, dengan pemanfaatan teknologi ditambah dengan pelaksanaan M5 dan menggenjot pelaksanaan vaksin covid lengkap adalah agar segera tercapainya kekebalan kelompok, di mana timbulan kasus baru bisa ditekan rendah sekali bahkan zero timbulan kasus.

“Akhirnya akan berujung pada peningkatan ekonomi rakyat juga. Dan ini mimpi kita bersama untuk keluar sebagai pemenang dari krisis Pendemi Covid19,” katanya. (dhani/set)