TULUNGAGUNG – Pasca terbentuk, Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPC PDI Perjuangan Tulungagung langsung tancap gas untuk merealisasikan program kerjanya. Terlebih mereka sudah menerima Surat Keputusan (SK) dari DPC PDI Perjuangan Tulungagung saat melakukan rapat koordinasi (rakor), Jumat (20/8/2021).

“Kami mengadakan rakor untuk penyesuaian program kerja BPEK, sekaligus untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya UKM dan UMKM di Kabupaten Tulungagung,” ujar Ketua BPEK DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Heru Santoso.

Ia menyebut ada beberapa program yang akan segera direalisasi oleh BPEK DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Yakni, melakukan advokasi kepada para pelaku atau kelompok UKM dalam mengakses program pemerintah dan perbankan. Selain pula memberikan edukasi tentang digital marketing.

“Kami berharap ke depan partai hadir mendampingi, mengadvokasi para pelaku usaha kecil mikro dalam mengakses program pemerintah dan perbankan sekaligus memberikan edukasi tentang digital marketing,” paparnya.

Sebelumnya, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung tersebut membeberkan jika BPEK DPC PDI Perjuangan Tulungagung telah menyusun rencana program pengembangan dan perlindungan usaha perekonomian rakyat. 

“Perekonomian rakyat yang dimaksud utamanya adalah pertanian, perkebunan rakyat, hutan rakyat, perikanan tradisional, koperasi rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berskala kecil dengan teknologi sederhana dan berdimensi lokal lainnya,” ucapnya.

Dalam rakor yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini, hadir pula Kepala BPEK DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Erma Susanti. Ia pun berharap pengurus BPEK DPC PDI Perjuangan Tulungagung untuk lebih aktif dalam melakukan pendataan. Termasuk, membantu pembentukan desk BPUM, KUR dan program-program penguatan ekonomi di daerah yang menjadi program Presiden Joko Widodo.

“Kami ingin pengurus BPEK di Tulungagung sering-sering berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Fraksi DPRD Tulungagung, khususnya Komisi B yang membidangi perekonomian,” tuturnya. (atu/hs)