JEMBER – DPC PDI Perjuangan Jember mengkritisi kebijakan Bupati Jember perihal penanganan Covid-19 dan keterlambatan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember.

“Kami ingin sampaikan beberapa hal yang menjadi kritik kami, atas situasi pemerintahan Jember saat ini, utamanya tentang penanganan Covid-19, serta keterlambatan pembahasan RPJMD dan KUA PPAS; di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang urgent untuk masyarakat di tengah situasi Covid dan pemberlakuan PPKM saat ini,” kata Widarto, Jubir PDI Perjuangan Jember saat melakukan konfrensi pers, Kamis (08/07/2021).

Untuk penanganan Covid-19, PDI Perjuangan Jember menilai, dalam masa pemberlakuan PPKM Daruat saat ini, Bupati Jember jangan hanya melakukan kegiatan penertiban, namun juga harus memberikan kompensasi pada masyarakat kecil yang terdampak.

Menurut Widarto, pemberian kompensasi tersebut perlu dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar ekonomi di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Untuk merealisasikan hal tersebut, PDI Perjuangan Jember meminta Bupati Jember melakukan refocusing anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita pahami bahwa pemberlakuan PPKM Darurat ini akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Untuk menyikapi situasi tersebut, PDI Perjuangan menilai perlu adanya langkah strategis, refocusing anggaran, yang nanti dapat disalurkan sebagai  kompensasi pada kelompok masyarakat yang terdampak,” jelas Widarto.

Wakabid Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jember itu, juga membeberakan perkembangan penyusunan RPJMD. Menurutnya, PDI Perjuangan Jember sangat menyayangkan keterlambatan Bupati Jember dalam pembahasan RPJMD Jember, padahal jika mengacu pada Permendagri No. 86 tahun 2017, Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD harus sudah diajukan paling lambat 40 hari sejak dilantiknya kepala daerah.

“Kami sangat sayangkan dengan keterlambatan penyusunan awal RPJMD yang hingga saat ini belum juga diserahkan ke Dewan dan dilakukan persetujuan, padahal jika dihitung sejak Bupati terpilih dilantik bulan Februari, keterlambatannya sudah dua bulan,” jelasnya.

Widarto pun menyebut situasi keterlambatan ini tentu mengkhawatirkan, karena akan berdampak pada perubahan anggaran APBD 2021 yang salah satunya menyangkut refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk penyusunan KUA PPAS untuk APBD tahun 2022.

Senada dengan Widarto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima rancangan awal APBD Jember, padahal dari sana nanti refocusing anggaran, yang akan digunakan untuk memberi kompensasi pada masyarakat terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan.

“Sejauh ini, kami di Dewan, sampai detik ini belum menerima Ranwal pembahasan RPJMD, lalu Bupati juga belum berkomunikasi mengenai pos-pos mana saja yang akan di-refocusing anggaran,” ujarnya.

Selain itu, Ipung, sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo, juga menjelaskan, kritikan yang dilontarkan PDI Perjuangan Jember ini, adalah bagian dari kontrol sosial dan penyambung lidah rakyat untuk mengingatkan Bupati Jember agar dalam situasi pandemi saat ini, harus mengambil kebijakan yang solutif dan meringankan beban masyarakat.

“Kami ada dalam koridor sebagai kontrol sosial masyarakat Jember, yang ingin adanya kebijakan di situasi pandemi saat ini bisa meringankan rakyat. Dan kami ingin tegaskan pula, agar Bupati tidak menyepelekan soal aturan, seperti kejadian keterlambatan pembahasan RPJMD ini, jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya. (ryo/set)