JAKARTA – Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) bakal digedok DPR, Kamis (25/9/2014) besok. Sikap PDI Perjuangan, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Rakernas IV di Semarang lalu, mendukung pilkada langsung.

PDI Perjuangan sendiri telah menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPR untuk menghadiri rapat paripurna terkait RUU Pilkada. “Kita juga akan memperketat tingkat kehadirannya. Setiap ada voting penting pasti PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya harus hadir, apalagi RUU Pilkada ini,” kata anggota Fraksi Perjuangan DPR RI Arya Bima, Selasa (23/9/2014).

Soal mengapa mendukung pilkada langsung, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, pelaksanaan pilkada harus didasarkan pada semangat untuk keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi Pancasila, kata Puan, adalah demokrasi yang bukan mementingkan kepentingan gundukan kecil atau partai tertentu saja. Apalagi menjadi sekadar alat pelampiasan balas dendam politik. Oleh karena itu, sebutnya, pemilihan kepala daerah harus tetap melibatkan partisipasi dan pilihan rakyat.

PDI Perjuangan, tambah Puan, memiliki pandangan pilkada langsung adalah sistem yang paling baik dalam rangka mendukung kedaulatan rakyat itu sendiri. PDI Perjuangan juga bersikap untuk menjaga hal itu tetap terlaksana.

“Pilkada langsung bukan berarti tanpa cacat, karena masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan langsung yang perlu diperbaiki. Kami sepakat agar segera dilakukan perbaikan, baik dalam tataran regulasi maupun implementasinya,” ujar Puan, saat di acara penutupan Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (20/9/2014) malam lalu. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS