SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menaruh perhatian serius pada tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021. Darul menegaskan, bakal calon kepala desa (bacakades) yang tidak memenuhi prasyarat formil prinsipal harus didiskualifikasi.  

“Calon kepala desa harus melengkapi dirinya dengan legitimasi politik terpilih sebagai penerima mandat mayoritas warga serta legalisasi lainnya sebagai syarat formil,” kata Darul Rabu (9/6/2021).

Sikap tegas Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DCP PDI Perjuangan Sumenep itu untuk merespon berbagai persoalan dalam tahapan Pilkades; mulai dari dugaan adanya bacakades positif narkoba, dugaan ijasah tidak dilegalisir karena ada masalah dokumen, dan lainnya.

Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu juga menegaskan, bahwa berbagai persoalan tahapan Pilkades yang tidak sejalan dengan regulasi yang termaktub dalam Perbup nomor 15 Tahun 2021, maka pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan koreksi.

“Demokrasi antitesis dari praktik otokrasi politik di masa lalu, maka pilkades sebagai mekanisme demokrasi [jalan] yang telah kita pilih untuk menunaikan kewajiban bersama mencari calon pelayan rakyat,” jelas Darul.

Sebagai kader partai berlambang banteng, Darul juga mengingatkan desa sebagai garda terdepan dalam melihat, memahami, dan melayani rakyat. Bahkan, tambah Darul, desa memegang peran penting terhadap kemajuan Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan, pilkades harus mencerminkan kehendak rakyat dalam menentukan pemimpin yang bisa melayaninya. Bukan pemimpin yang menguasainya,” pungkas Darul. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS