JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pilkada Minggu (14/9/2014) hari ini menggelar aksi menolak rencana pemilu kepala daerah oleh DPRD. Aksi diikuti bermacam elemen itu digelar serentak di lima kota di Indonesia.

Dalam rilis tertulisnya, Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi serentak untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. LSM yang akan mengikuti aksi antara lain, Perludem, ICW, TI Indonesia, IBC, FITRA, Correct, JPPR, KIPP Indonesia, Puskapol UI, PSHK, Pattiro, Yappika, Populi Center, KPPOD, Kopel, IPC, Rumah Kebangsaan, dan PVI.

“Mari perjuangkan suara rakyat yang hendak dibungkam oleh kepentingan elite politik,” kata Titi Anggraini, Direktur Perludem.

Aksi ini sebagai tindak lanjut dari petisi menolak revisi Rancangan Undang-undang Pilkada yang ditengarai akan memangkas hak rakyat memilih kepala daerah secara langsung.

Petisi menolak revisi RUU Pilkada didaftarkan ke situs Change.org dua hari lalu oleh Perludem. Dalam petisi yang ditujukan pada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, Perludem mengatakan kepala daerah harus dipilih rakyat, bukan DPRD.

Aksi turun jalan juga dilakukan relawan Pro Jokowi (Projo). Menjurut Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, pihaknya telah menginstruksikan seluruh relawan presiden terpilih, Joko Widodo, untuk mendatangi kantor DPRD di seluruh Indonesia. Budi minta seluruh relawan menolak revisi UU Pilkada di depan kantor DPRD di wilayah masing-masing.

“Kami menginstruksikan relawan Projo untuk bergerak menyalurkan aspirasi secara damai,” kata Budi, Sabtu (13/9/2014). Menurut dia, aksi penolakan terhadap RUU Pilkada ini akan dimulai secara serentak pekan depan di seluruh DPRD di Indonesia.

Selain menggerakkan para relawan, Projo akan ikut bergabung bersama elemen masyarakat lain yang menyuarakan penolakan terhadap RUU Pilkada. “Kami akan bergerak bersama semua elemen masyarakat,” ujar dia. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS