BLITAR – Pemerintah Kota Blitar kembali sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Tak tanggung-tanggung penilaian dari BPK tersebut, mampu dipertahankan hingga 11 kali berturut-turut sejak 2010 lalu.

Predikat WTP 11 kali ini menjadikan bukti bahwa Pemkot Blitar mampu menjalankan sistem keuangan sesuai dengan prosedur. Yakni sesuai dengan kaidah sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Prestasi ini berkat kerja keras organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD juga. Karena wakil rakyat ikut mengontrol soal pengelolaan keuangan,” kata Santoso, Jumat (21/5/2021).

Menurut Santoso, penghargaan opini WTP tersebut dia terima dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Agus Setyono di Kantor Perwakilan BPK Jatim di Sidoarjo, Jawa Timur.

Atas penghargaan itu, kader Banteng ini mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya kepada BPK, perihal masukan maupun saran bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar.

Dia juga berjanji bakal mempertahankan prestasi itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antaranya mengoptimalkan peran aparat pengawas internal pemerintah atau APIP.

“APIP ini sebagai early warning system atau EWS dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan pengelolaan keuangan,” jelas Santoso.

Menurutnya, kriteria WTP dari tahun ke tahun semakin sulit.

Untuk itu peran APIP ini sangat penting dalam rangka memberikan masukan dan pembinaan kepada OPD. Baik melalui pemeriksaan, monev ataupun review guna antisipasi kesalahan.

“Ibaratnya, pemerintah adalah keluarga, maka APIP ini adalah dokter yang setiap saat mampu mendeteksi penyakit pada anggota keluarga,” ucap dia.

Santoso menyebut ada tiga kriteria yang menjadi parameter Kota Blitar hingga akhirnya mampu meraih opini WTP.

Antara lain, para perangkat daerah mampu mempertahankan tingkat kedisiplinan keuangan dan taat atas peraturan atau perundangan.

Selain itu mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kaidah standar akuntansi pemerintah. Dan juga ada sistem pengendalian internal.

Ini mengandung arti seluruh OPD di Pemkot Blitar mampu menjalankan sistem kontrol keuangan dengan baik.

“Fungsi APIP ini benar-benar dijalankan. Karena hal ini penting dalam rangka memberikan peringatan ketika ada kesalahan. Mudah-mudahan tahun depan bisa WTP lagi,” pungkasnya. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS