JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia.

Menurut Puan, solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara.

Hal tersebut disampaikan Puan lewat pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar-Parlemen (Inter-Parliamentary Union/IPU) yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 24-28 Mei 2021.

“Dunia saat ini berada pada situasi genting terkait pandemi Covid-19. Vaksinasi memang sudah dilakukan di sejumlah negara, tetapi distribusinya tidak merata. Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini,” ujar Puan.

“Parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal. Sudah saatnya mengedepankan solidaritas global. Negara surplus persediaan vaksin mesti didorong untuk membagi stok vaksin yang dimilikinya dengan negara lain,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Sebagaimana disampaikan Puan, ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya beberapa kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasanya.

Di saat yang sama, banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini. Padahal, lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, pandemi Covid-19 bakal semakin sulit diatasi bila vaksinasi tidak merata di seluruh dunia sebagai jalan menuju kekebalan kelompok (herd immunity).

Kekhawatiran semakin bertambah karena meningkatnya dinamika penularan virus membuat kondisi tahun ini berpotensi lebih buruk dibanding 2020 sebagaimana diperingatkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

“Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi,” tutur sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia tersebut.

 “Kontribusi dan pendanaan pada Covax (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility mesti ditingkatkan. Seluruh negara mesti bekerja sama mengompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal,” ucap Puan.

Selain itu, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga mendorong dilakukannya transfer teknologi bagi pembuatan vaksin dari negara maju kepada pusat-pusat produksi vaksin di negara berkembang. Sejalan dengan itu, Puan Mendorong penghapusan larangan ekspor untuk bahan-bahan dasar pembuat vaksin.

Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengetatan terkait peningkatan kasus di sejumlah negara. Singapura, Malaysia, hingga Taiwan belakangan kembali menerapkan pengendalian ketat terhadap pergerakan warganya akibat lonjakan kasus di negara masing-masing.

“Memburuknya penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di India tentu sangat memprihatinkan. Begitu juga kebijakan ketat yang belakangan dikeluarkan pemerintah Singapura, Malaysia, hingga Taiwan untuk mengatasi lonjakan kasus di negaranya,” kata Puan.

“Ini semua tentu harus menjadi perhatian dan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan penyebaran virus Corona, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkas putri Taufiq Kiemas tersebut. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS