JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo minta para kepala daerah memanfaatkan APBD mereka untuk membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

“Saya minta APBD bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” kata Jokowi saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial (bansos) yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bansos yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah.

Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bansos.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar.

“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada,” tegasnya.

Dia minta kepala daerah berorientasi pada hasil serta mengingatkan kepala daerah agar berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan.

Jokowi mengingatkan bahwa inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

“Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengecek-nya dan hasilnya akan kelihatan,” paparnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS