Jumat
17 April 2026 | 1 : 57

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Basarah: PDIP Buka Pintu Maaf jika Pembakar Bendera Partai Akui Kesalahan

pdip-jatim-basarah-030520-1

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, Partainya diperlakukan tidak adil terkait aksi demonstrasi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR yang diwarnai pembakaran bendera PDIP pada Rabu (24/6/2020).

“Merasa kecewa dan diperlakukan dengan tidak adil serta tidak berperikemanusiaan atas insiden pembakaran bendera partai dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, serta menuduh PDI Perjuangan sebagai partai komunis dan sebagainya, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Basarah, Jumat (26/5/2020).

Dia pun menilai, terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan dalam masyarakat adalah sebuah rahmat.

Apalagi, jelasnya, dalam sebuah pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah suatu hal yang wajar terjadi. Sebab dalam aturan, juga disebutkan masyarakat dapat memberikan kritik, saran dan perbaikan atas sebuah RUU, termasuk dalam RUU HIP.

“PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh semua pihak atas RUU-HIP ini. Namun, yang tidak dibenarkan dan tidak kita kehendaki dalam pengunaan hak demokrasi tersebut jika dilakukan dengan cara kekerasan dan fitnah yang tidak dapat dibuktikan yang berpotensi menjadi suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mengaburkan substansi permasalahan yang sedang kita bahas,” jelasnya.

Meski banyak mendapatkan fitnah, pihaknya selalu berusaha tidak terpancing terhadap berbagai upaya provokasi dan adu domba serta menjaga persatuan bangsa Indonesia.

“Bu Mega telah mengingatkan segenap kader PDI Perjuangan untuk memegang teguh Pancasila sebagai suluh perjuangan dalam menghadapi setiap ancaman dan masalah kebangsaan yang muncul,” jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Karenanya, tambah dia, PDIP mengambil langkah hukum atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera partai.

“Atas dasar pertimbangan itulah, serta untuk memberikan pendidikan politik dan cara berdemokrasi berdasar atas hukum yang baik dan berkeadaban maka dengan sadar, namun juga dengan sangat terpaksa kami menempuh langkah hukum dan melaporkan kepada aparat penegak jukum atas berbagai aksi kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah mencederai semangat demokrasi kita,” tegas Basarah.

Namun demikian, dia mengingatkan, sebagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan akan membuka pintu maaf. “Apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruannya dan kesalahannya,” pungkas Basarah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...