JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengusulkan pemerintah segera Badan Kedaulatan Pangan Nasional. Ini sebagai antisipasi gelombang kedua pagebluk virus Corona (Covid-19) yang bisa menimbulkan ancaman krisis pangan.

Eriko mengingatkan, sesuai data Kementerian Sosial, setidaknya ada sekitar 20 juta kepala keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang membutuhkan bantuan langsung.

Hal ini seiring dengan menurunnya daya beli di masyarakat. Jumlah ini bisa bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah perusahaan.

“Dalam skenario yang paling berat kita baru bisa berjalan normal di akhir 2020 ini. Pikirkan nasib saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi pangan, inilah pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional,” kata Eriko, kemarin.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini mengatakan bahwa ancaman krisis pangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang telah dirumahkan dan mengalami PHK.

“Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesulitan karena tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sebelum Covid-19 ada. Dan masalah utama mereka jelas adalah masalah kebutuhan pangan. Kebutuhan beras sebagai komoditi utama rumah tangga harus menjadi prioritas,” bebernya.

Menurutnya, ada pilihan yang dapat diambil pemerintah. Antara lain dengan membentuk lembaga baru atau dengan mentransformasikan Bulog sebagai Badan Kedaulatan Pangan Nasional dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan, terutama dalam menghadapi skenario terburuk akibat pandemi Corona.

Dia pun mengimbau agar subsidi bersifat langsung tanpa pihak perantara ketiga. Seperti halnya subsidi listrik 450 VA dan 900 VA itu merupakan subsidi yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat kecil.

Terlebih konsep kedaulatan pangan ini bisa menyelamatkan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah di masa sulit dengan pemenuhan pangan melalui produksi petani lokal.

Eriko meyakini dengan adanya Badan Kedaulatan Pangan Nasional, pemerintah dapat mengantispasi krisis pangan jika terjadi second wave dari Covid-19.

“Pemerintah dapat meminimalisir kegelisahan masyarakat dengan kepastian akan stok pangan sampai pandemi ini benar-benar bisa diatasi dan roda ekonomi kembali berjalan normal,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS