JAKARTA – Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendukung Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Umum Adeksi Armuji mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja dapat meningkatkan iklim investasi di daerah.

“Tentunya kalau kita ingin mempercepat investasi, mau masuk ke kota kita, maka tidak perlu aturan yang aneh-aneh, yang berbelit-belit,” ujar Armuji di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

“Kami dari Adeksi sangat mendukung program yang dibuat dan tentunya sebentar lagi akan diundangkan oleh pemerintah pusat,” lanjut dia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu menilai Omnibus Law Cipta Kerja mendorong adanya keselarasan aturan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, investasi akan masuk ke daerah tanpa adanya aturan yang aneh dan berbelit.

“Program pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa memangkas atau mempercepat daripada pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, sekarang perlu ada sosialisasi terkait banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap Omnibus Law. Karena itu, pihaknya juga telah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan masukan dari daerah, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya masukan dari masyarakat terkait RUU Cipta Kerja yang telah diajukan ke DPR.

“DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Saya kira,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan soal RUU Cipta Kerja usai menghadiri Rakornas Investasi di Hotel RitzCarlton, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Artinya, lanjut Jokowi, Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. “Ini masih baru awal, mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai atau 5 bulan baru selesai ya kan,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Jokowi, baik DPR maupun kementerian-kementerian, terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input-input, dan mendengar keinginan-keinginan masyarakat.

“Sehingga kita nanti bisa mengakomodasi lewat kementerian kemudian persetujuan di DPR,” tutur Presiden ke-7 RI ini.

Mengenai kritikan masyarakat, Jokowi minta RUU Cipta Kerja dibaca satu per satu sehingga jangan sampai belum melihat tetapi sudah mengritik.

“Ini belum, sekali lagi ini belum undang-undang loh ya, rancangan undang-undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian, maupun kepada DPR. Ini yang ditunggu itu justru,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS