CANBERRA – Di depan peserta Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF)  di Canberra, Australia, Senin (13/1/2020), Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan perempuan masih menghadapi berbagai kendala di kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

”Kita masih melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan,”ungkap Puan.

Isu kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28 APPF di Canberra, yang berlangsung 12 – 16 Januari 2020. Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi diakui dalam Rules of Procedure APPF.

Baca juga: Pimpin Delegasi DPR RI, Puan Akan Promosikan Kesetaraan Gender

Puan yang menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6 menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato Puan.

Sebelum menyampaikan pidatonya, Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengucapkan dukacita atas musibah kebakaran yang menimpa Australia.

“Saya percaya semua negara dan masyarakat di negara anggota APPF bersatu untuk mendukung rakyat Australia dalam menghadapi bencana alam yang dahsyat ini,” tuturnya.

Dalam pidatonya Puan Maharani menekankan perlunya reformasi struktural untuk mempromosikan kesetaraan gender, karena banyak hambatan bagi partisipasi perempuan dalam legislasi, peraturan maupun kebijakan.

”Oleh karena itu kita perlu membongkar atau mengubah struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan kualitas hidup yang lebih tinggi,” kata Puan

Dia menyebutkan, untuk melakukan reformasi struktural menuju  kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting.

“Bukan hanya untuk mencapai keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di parlemen, namun juga untuk mendorong isu-isu penting yang relevan bagi kaum perempuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan akses perekonomian. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk memajukan akses perempuan ke politik,” paparnya.

Indonesia Di Jalur Yang Tepat

Dia menyatakan Indonesia berada di jalur yang tepat dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di depan peserta sidang tahunan parlemen Asia Pasifik, Puan menceritakan keterlibatan perempuan Indonesia di dunia politik melalui produk legislasi di dalam UU Pemilu yang  menentukan kuota wajib 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif untuk setiap partai politik.

“Saat ini jumlah anggota parlemen perempuan Indonesia mencapai 118 anggota atau 21 persen,” ungkapnya.

Di kancah politik, Puan menegaskan Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah, sebagai negara yang telah mengakui kemampuan seorang perempuan untuk menjadi presiden.

Yakni ketika Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden pada tahun 2001, sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia.

”Baru-baru ini, saya sendiri juga telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perempuan pertama di Republik Indonesia,” ujar dia

Puan juga menunjukkan sejumlah UU yang memberikan perhatian pada perempuan: Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.

“UU itu merupakan regulasi yang menjamin peran perempuan untuk berkiprah dalam politik, jabatan publik, serta Undang-Undang yang melindungi perempuan,” jelasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS