JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menegaskan, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas, menjaga sikap dan berpolitik secara etis.

Arif pun mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak mempraktikkan politik dua kaki. Hal itu dia sampaikan menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman, kemarin.

“Kami minta semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan,” ujar Arif kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

“Dengan demikian seharusnya tidak boleh berpolitik dua kaki. Itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah,” katanya.

Arif menyebut, seluruh parpol koalisi saat ini memiliki kewajiban menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian seharusnya parpol perlu memastikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi.

Adapun tugas dan fungsi pemerintah yakni meningkatkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang.

“Sebagai partai utama koalisi pemerintahan kita tentu bermaksud mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya bekerja dengan baik untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Arif.

Legislator DPR RI dari dapil Jember-Lumajang ini pun mengritik kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi check and balance di DPR.

Menurutnya, fungsi sistem check and balance seharusnya dijalankan parpol yang berada di luar pemerintahan. Sementara, Partai Nasdem tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan tiga kadernya menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Ya seharusnya (check and balance dijalankan) oleh mereka-mereka yang ada di luar pemerintahan, bukan yang di dalam pemerintahan,” tuturnya.

Diwartakan, Surya Paloh dan Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS