DPRD Jatim dorong hotline kesehatan mental 24 jam dan layanan konselor di Puskesmas untuk tangani kasus bunuh diri remaja.

SURABAYA — Meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan remaja di Jawa Timur, termasuk peristiwa di kawasan Cangar, mendorong DPRD Jawa Timur untuk memperkuat layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifudin Zuhri, menegaskan perlunya langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan layanan hotline kesehatan mental yang aktif selama 24 jam.

“Remaja yang mengalami tekanan sering kali tidak punya ruang untuk bercerita, bahkan kepada keluarga. Karena itu, perlu ada hotline yang bisa diakses kapan saja,” ujar Saifudin, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya tekanan psikologis yang dialami remaja, tetapi juga minimnya ruang komunikasi yang aman dan terbuka.

Ia menilai hotline menjadi solusi awal agar remaja memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan sebelum kondisi memburuk.

Selain hotline, legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu ini pun mendorong pemerintah daerah memastikan keberadaan tenaga konselor di setiap Puskesmas serta lembaga pendidikan.

Layanan kesehatan mental, kata dia, harus menjadi bagian dari standar pelayanan dasar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mengakses bantuan.

“Puskesmas harus siap dengan layanan konseling. Masyarakat harus tahu bahwa mereka punya tempat untuk berkonsultasi,” tegasnya.

Soroti Dampak Media Sosial

Saifudin juga menyoroti pengaruh media sosial yang dinilai dapat memperburuk kondisi mental remaja, terutama jika terdapat konten yang berpotensi memicu atau menormalisasi tindakan berbahaya.

Menurutnya, peran keluarga dan sekolah menjadi penting untuk membangun lingkungan yang lebih terbuka dan suportif.

Ia menekankan bahwa penanganan persoalan kesehatan mental tidak cukup hanya dengan regulasi yang bersifat reaktif terhadap kasus viral.

Diperlukan implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.

“Regulasi harus dijalankan secara nyata, bukan hanya muncul saat ada kasus,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS