SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin kewenangan pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ia telah menempuh banyak upaya agar sekolah bisa tetap gratis.

“Ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa saat ketemu Minggu (10/2) kemarin. Memang kewenangan itu ada di Gubernur. Nah, Gubernur itu tinggal policy (kebijakannya,Red) seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK di (kelola) Provinsi. Jadi yang bisa adalah dilakukan penyerahan (kewenangan pengelolaan, Red),” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Risma ini berharap dengan pertemuan yang dilakukannya bersama Khofifah bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan. Namun menurutnya hal ini masih dalam wacana, sehingga ke depan pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan serupa.

“Bu Khofifah setelah pelantikan, minta tim kita mengadakan pertemuan lagi dengan timnya. Mudah-mudahan nanti banyak anak (SMA/SMK,Red) yang tertolong,” tambahnya.

Risma mengatakan sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, ia mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis.

Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak, hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini mengatakan dalam pertemuan tersebut ia juga menyampaikan berbagai permasalahan lain yang timbul di masyarakat, seperti kenakalan remaja, sosial, dan pemerintahan. Namun saat itu ia lebih banyak berbicara terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dan Jatim.

“Kalau nantinya dilimpahkan ke Pemkot, setidaknya kami harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp 600 miliar. Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp 200 miliar, untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga memberikan untuk bangunan fisik. Swasta kan juga kita beri untuk pembangunan fisik, peralatan, laboratorium dan sebagainya,” tegasnya. (radarsurabaya)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS