BLITAR – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menjaga ketenangan menjelang masa-masa pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019. Secara khusus, Jokowi mengimbau agar semua pihak menghindari perbuatan menyebar fitnah karena dapat dikenakan sanksi hukum bagi pelakunya.

Hal itu disampaikan Jokowi di sela kunjungan di Blitar, kemarin, menanggapi pertanyaan para jurnalis seputar hoaks mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos.

Baca juga: Kunjungan di Blitar, Jokowi Nyekar Makam Bung Karno

“Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati Pilpres. Semuanya menjaga ketenangan. Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menjadi pikiran-pikiran jelek dari masyarakat,” kata Jokowi.

Menurutnya, berita-berita hoaks serupa itu dapat menimbulkan keresahan dan pikiran-pikiran negatif di tengah masyarakat. Masyarakat nantinya bisa saja beranggapan telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek, mengenai kecurangan. Hindari hal-hal yang berkaitan dengan hoaks dan fitnah seperti itu,” ucapnya.

Sementara itu, saat di Pendopo Kabupaten Blitar menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah kepada warga Blitar. Dari 2.500 sertifikat tanah itu, sebanyak 2.000 sertifikat diberikan kepada warga Kabupaten Blitar dan 500 untuk Kota Blitar.

Jokowi mengapresiasi kinerja Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil lantaran target penerbitan 5 juta sertifikat tanah untuk rakyat pada 2017 telah terlampaui.

“Jadi 5,4 (juta). Kemudian yang 2018 kita beri target 7 juta dan saya baru dapat laporan target 7 juta tadi terealisasi 9,4 juta,” kata Jokowi.

Untuk 2019, Jokowi menargetkan 9 juta sertifikat tanah harus dikeluarkan. Dia optimistis target itu bisa tercapai. Bahkan ia memprediksi bisa menembus angka 12 juta sertifikat pada tahun ini.

“Tahun ini targetnya 9 juta. Nanti realisasinya nggak tahu, mungkin bisa 11 juta, bisa 12 juta. Saya kira itu,” ujarnya.

Percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun belakangan.

Sebagaimana yang sering disampaikan Jokowi, program ini dijalankan untuk menanggapi berbagai keluhan masyarakat soal sengketa lahan karena ketiadaan sertifikat.

Target yang sangat tinggi, hingga jutaan sertifikat, ditetapkan Presiden agar lebih banyak rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanahnya.

“Setiap saya ke desa semuanya sama yang saya dengar, sengketa lahan. Karena 80 juta belum bersertifikat,” ungkap Jokowi.

Dengan target tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencari cara untuk mempercepat pengurusan dan penerbitan sertifikat.

Sistem pengurusan yang semula dirasakan rumit dan hanya menunggu inisiatif masyarakat untuk mengurus kini diubah dengan mekanisme jemput bola. Cakupan pengurusan pun semakin luas dan dilakukan serentak. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS