Kamis
19 November 2026 | 10 : 24

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, Pulung Agustanto Ingatkan Layanan Kesehatan Jangan Terganggu

pdip jatim 260429 pulung

JAKARTA – Penurunan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan APBN 2027 menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto. Ia mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan maupun mengganggu keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pagu indikatif Kemenkes pada 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun, turun 10,44 persen dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp114 triliun. Penurunan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan transparan mengenai dampaknya terhadap program dan pelayanan medis yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,” ujar Pulung dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan, pemerintah harus memastikan pembiayaan kesehatan tetap memadai, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.

Pulung mencatat, kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2027 dipertahankan sebanyak 96,8 juta jiwa. Pemerintah juga menargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

Namun, menurutnya, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.

Ia menilai, kepastian akses terhadap layanan medis, ketersediaan fasilitas, serta keberlanjutan pembiayaan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program JKN.

Di sisi lain, Pulung menyambut baik rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8 yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028.

Meski demikian, ia meminta simulasi pembagian beban fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dicermati secara matang. Skema yang dirancang Kementerian Sosial tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi dalam menanggung pembiayaan iuran bagi kelompok tertentu.

Pulung mengingatkan, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda sehingga pembagian beban pembiayaan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan perlindungan kesehatan akibat keterbatasan anggaran daerah.

“Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal,” tegasnya.

Terkait rencana tarif BPJS Kesehatan yang tidak mengalami kenaikan pada 2027, Pulung menilai hal tersebut sebagai langkah positif. Namun, ia mengingatkan perencanaan keuangan program JKN harus tetap terukur agar keberlanjutan pembiayaan terjaga tanpa membebani masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pulung menilai ketidaksesuaian data masih terjadi di lapangan, termasuk warga kurang mampu yang justru tercatat dalam kelompok desil kesejahteraan lebih tinggi.

Karena itu, ia mendorong verifikasi faktual secara langsung serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Pemutakhiran data dinilai penting agar bantuan kesehatan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Komisi IX DPR RI, kata Pulung, akan mengawal kebijakan pembiayaan kesehatan, perluasan jaminan, serta perbaikan data penerima agar pelaksanaannya tidak hanya tercatat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran,” tutupnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Eri Irawan Ingatkan Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Harus Dibarengi Pengendalian Banjir

SURABAYA – Pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti, Surabaya, tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan kapasitas ...
KRONIK

Nia Fauzi Ajak Calon Sarjana Universitas PGRI Sumenep Jadi Generasi The Future Stars Now

SUMENEP – Ketua TP PKK Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, menyatakan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi ...
LEGISLATIF

Laporkan Hasil Reses, PDIP Sumenep Soroti Distibusi Pupuk Bersubsidi hingga Karut Marut Desil

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat ...
LEGISLATIF

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, Pulung Agustanto Ingatkan Layanan Kesehatan Jangan Terganggu

JAKARTA – Penurunan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan APBN 2027 menjadi perhatian Anggota ...
LEGISLATIF

Harga Kambing Anjlok hingga Pembinaan UMKM Jadi Keluhan Warga Tuban saat Reses Ony Setiawan

TUBAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat ...
LEGISLATIF

Potongan Ojol Berlapis Dikeluhkan Driver, Sri Untari Siapkan Perlindungan Lewat Raperda

MALANG – Keluhan potongan tarif berlapis yang membebani pengemudi ojek online (ojol) menjadi salah satu sorotan ...