NGAWI – Warga Dusun Krajan, Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, kini bisa menikmati akses jalan lingkungan yang lebih baik. Setelah lebih dari 10 tahun belum mendapat perbaikan menyeluruh, jalan tersebut kini telah dibangun menggunakan paving block melalui bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Peresmian jalan dilakukan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono di sela-sela kegiatan serap aspirasi atau reses di Desa Dawung, Selasa (17/11/2026).
Kepala Desa Dawung, Ahmat Widiyanto, mengatakan pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk menunjang akses transportasi warga. Terlebih, lokasi jalan berdekatan dengan kawasan pertanian dan perkebunan.
“Program dari Mas Deni ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Dawung, khususnya berkaitan dengan akses jalan atau transportasi,” katanya.
Menurut Ahmat, kondisi jalan sebelumnya sudah lama membutuhkan perbaikan. Sementara itu, keterbatasan anggaran dana desa membuat pemerintah desa membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah di luar desa.
Dia berharap program bantuan pembangunan infrastruktur seperti ini dapat berlanjut karena masih banyak jalan poros desa maupun jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, Deni Wicaksono mengatakan pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu fokus dalam agenda resesnya. Menurutnya, berkurangnya anggaran dana desa membuat ruang gerak pemerintah desa untuk membangun infrastruktur semakin terbatas.
Karena itu, dia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir membantu memenuhi kebutuhan pembangunan di desa melalui aspirasi anggota DPRD provinsi.

“Kami ingin Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir di tengah-tengah masyarakat melalui aspirasi yang dibawa oleh anggota DPRD provinsi. Semoga ini bisa sedikit menutup kekurangan anggaran di desa,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Selain pembangunan infrastruktur, Deni menyebut aspirasi yang diperjuangkannya juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa.
Terkait penentuan lokasi pembangunan, Deni menjelaskan usulan berasal dari masyarakat melalui musyawarah desa. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji berdasarkan kelayakan, kesiapan, dan komitmen masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya dari usulan desa melalui musyawarah desa. Kita lihat mana yang bisa kita bantu lewat anggaran provinsi, mana yang menjadi ranah kabupaten, ataupun yang bisa diperkuat melalui program-program nasional,” jelasnya.
Deni menambahkan, selama masa reses kali ini salah satu fokus kunjungan tersebut adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di desa. (amd/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













