SURABAYA – Semangat APBD Surabaya 2027 harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan, setiap kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga program pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Syaifuddin setelah DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun melalui rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Menurut Syaifuddin, pengesahan APBD yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian dan perjuangan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun Disahkan, Eri Prioritaskan Bansos hingga Pendidikan Gratis

“Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 dilandasi evaluasi mendalam terhadap berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat. DPRD bersama Pemkot juga berupaya merumuskan langkah-langkah inovatif untuk menjaga target pembangunan di tengah tantangan fiskal daerah.

Syaifuddin menegaskan, sinergi legislatif dan eksekutif diperlukan agar potensi pendapatan dapat dioptimalkan sekaligus memastikan program prioritas memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

“Ini adalah wujud upaya sinergisitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan, serta memprioritaskan program-program penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Kota Surabaya,” tegas legislator yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.

Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, serta gini rasio.

“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri.

Salah satu perhatian dalam APBD 2027 adalah perluasan jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Pemkot bersama DPRD berupaya mengakomodasi warga kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terjangkau bantuan.

“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tutur Eri.

Pengesahan APBD 2027 tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah kota dan DPRD untuk melanjutkan pembangunan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama. Bagi DPRD Surabaya, pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting agar kesepakatan politik anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi warga. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS