JEMBER – Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD dr. Soebandi Jember dengan PT Buana senilai sekitar Rp700 juta per bulan dipertanyakan Komisi D DPRD Jember. Selain meminta transparansi kontrak, legislatif menyoroti gangguan sistem operasional yang disediakan perusahaan tersebut sejak mulai diterapkan pada 1 November 2026.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mendesak manajemen RSUD dr. Soebandi membuka secara terperinci klausul perjanjian kerja sama tersebut.

Ia mempertanyakan urgensi penandatanganan kontrak yang dilakukan jauh sebelum Juli 2026, sementara sistem baru mulai diimplementasikan pada November.

“Kami mempertanyakan apa urgensi sebenarnya dari kontrak ini, mengapa sudah ditandatangani jauh sebelum bulan Juli 2026? Transparansi ini penting agar masyarakat tahu ke mana anggaran sebesar itu dialokasikan,” ujar Wahyu di Jember, Selasa (10/11/2026).

Persoalan tidak berhenti pada waktu penandatanganan kontrak. Sejak sistem operasional PT Buana diterapkan, gangguan teknis disebut masih kerap terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian karena RSUD dr. Soebandi merupakan rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat Jember dan sekitarnya.

Gangguan tersebut juga berkaitan dengan persoalan penyelarasan data yang berdampak pada kesemrawutan antrean pasien. Menurut Wahyu, rekanan pelaksana teknologi informasi (IT) yang tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut perlu diusulkan untuk dikenai penalti.

Kerja sama bernilai ratusan juta rupiah, lanjut dia, setiap bulan semestinya disertai jaminan tingkat layanan atau service level agreement (SLA). Kontrak juga harus memuat ketentuan sanksi apabila penyedia jasa gagal memenuhi standar layanan yang disepakati.

“Sistem ini sudah berjalan sejak 1 November, tapi gangguan masih sering terjadi. Kami menuntut penegasan sanksi penalti terhadap PT Buana akibat gangguan sistem ini. Manajemen RSUD dr. Soebandi tidak boleh lembek dan harus melindungi hak-hak pelayanan publik,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu.

Ia juga meminta manajemen tidak membiarkan persoalan penyelarasan data dan antrean berlarut-larut. Menurut dia, ketidakmampuan rekanan menyelesaikan persoalan tersebut harus memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan kontrak.

Sorotan Komisi D itu mengarah pada dua hal yang perlu dijelaskan manajemen RSUD dr. Soebandi kepada publik: transparansi dasar dan klausul KSO serta pertanggungjawaban penyedia jasa atas gangguan sistem yang berdampak pada pelayanan pasien. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS