MALANG – Sulitnya akses mobil pemadam kebakaran (damkar) ke kawasan permukiman padat penduduk menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto. Ia mengusulkan pengadaan armada damkar berukuran kecil agar petugas dapat menjangkau gang-gang sempit dan mempercepat penanganan kebakaran sebelum api meluas.

Usulan tersebut mengemuka dalam agenda serap aspirasi atau reses Sony di Gedung Widya Bhakti, Katedral Ijen, Jalan Guntur Nomor 1, Kota Malang, Senin (2/11/2026) malam. Kegiatan itu dihadiri sekitar 350 warga perwakilan dari 11 kelurahan di Kecamatan Klojen.

Sony mengatakan, keterbatasan akses kendaraan pemadam kebakaran di kawasan padat perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Sebab, kondisi jalan dan gang yang sempit dapat menghambat mobilitas armada besar ketika terjadi kebakaran.

“Dari usulan masyarakat, harus ada kendaraan seperti Tosa, tetapi khusus untuk pemadam kebakaran, sehingga bisa masuk ke gang-gang sempit di kampung, mempercepat penanganan darurat sebelum api meluas,” ujar Sony, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, pengadaan armada berukuran kecil dapat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau kawasan yang sulit dilalui mobil damkar konvensional. Dengan begitu, penanganan awal di lokasi kebakaran diharapkan bisa dilakukan lebih cepat.

Selain persoalan kebakaran, warga juga menyampaikan keluhan mengenai banjir yang berulang, terutama di Kelurahan Gading, kawasan Jalan Jombang.

Sony menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang terkait persoalan tersebut. Namun, penanganan yang diusulkan masih menunggu proses pengadaan pada tahun anggaran 2027.

“Saya sudah minta konfirmasi ke Dinas PUPR. Memang masih menunggu proses pengadaan tahun depan, mungkin masih lelang. Harapannya tahun depan sudah terealisasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam reses tersebut, Sony juga menyampaikan perkembangan realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun anggaran 2026. Ia tidak menampik masih ada sejumlah program yang dalam proses penyelesaian, antara lain pengadaan fasilitas melalui Disporapar serta bantuan meja, tenda, dan kursi untuk kelurahan.

Ia menargetkan seluruh pengadaan tersebut dapat diselesaikan pada November 2026.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang turut hadir menjelaskan, terdapat ketentuan dalam regulasi penganggaran yang menyebabkan sejumlah pokir belum dapat direalisasikan pada 2026.

“Di dalam Permendagri ada klausul yang membuat beberapa pokir belum terselesaikan pada 2026. Saya mohon maaf, dan nanti akan kami coba realisasikan pada tahun yang akan datang dengan mekanisme yang benar,” kata Amithya.

Amithya juga menyoroti persoalan lingkungan perkotaan, khususnya perubahan titik rawan banjir dari tahun ke tahun. Menurut dia, perubahan fungsi saluran air dan persoalan sampah turut memengaruhi kondisi tersebut.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih peka terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Pada 2024, banjir terjadi di sejumlah wilayah sisi selatan dan barat Kota Malang. Sementara pada 2025, titik banjir bergeser ke wilayah utara dan timur.

“Kalau Bapak-Ibu ingat, tahun 2024 ada banjir di sisi selatan dan barat. Tahun 2025 titiknya berpindah ke utara dan timur. Kita harus punya radar terhadap kondisi di sekitar. Kita harus menjadi mata dan telinga masyarakat,” tuturnya.

Selain mendorong kewaspadaan warga, Amithya meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah melalui aturan teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwali).

Menurut dia, keberadaan Perwali diperlukan agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan secara lebih optimal di lapangan. Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sungai yang sebagian mengalami perubahan fungsi menyerupai saluran drainase, ditambah sampah yang berpotensi menghambat aliran air.

“Kita sudah punya perda pengelolaan sampah, tetapi perwalinya belum ada. Nanti tugas Pak Sony bersama komisinya untuk mengawal di daerah,” ujar legislator yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu.

Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan bagi DPRD Kota Malang untuk mengawal tindak lanjut pemerintah daerah, mulai dari kebutuhan armada damkar yang mampu menjangkau gang sempit, penanganan banjir, hingga penguatan aturan teknis pengelolaan sampah. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS