MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta Pemerintah Kota Malang mengkaji ulang rencana retreat kepala sekolah yang akan menggunakan anggaran APBD. Di tengah kebijakan efisiensi, ia menilai peningkatan kualitas kepala sekolah perlu lebih diarahkan pada pembenahan tata kelola sumber daya manusia (SDM) pendidikan yang terukur dan sesuai kebutuhan.

Menurut Amithya, retreat bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah. Pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas, menjawab persoalan nyata, serta menghasilkan perbaikan yang dapat dievaluasi.

“Semua kegiatan itu harus ditimbang positif dan negatifnya. Tapi, kalau untuk tujuan kualitas kepala sekolah, pendekatan retreat bukan satu-satunya solusi,” kata Amithya, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai pembenahan tata kelola SDM pendidikan dapat dimulai melalui mekanisme yang sudah tersedia, mulai dari proses penyaringan dan penempatan kepala sekolah hingga evaluasi kinerja di masing-masing satuan pendidikan.

Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki dasar yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan dibandingkan hanya mengandalkan kegiatan dalam waktu singkat.

Amithya berharap Pemkot Malang menyusun skema yang lebih terarah agar program peningkatan kualitas kepala sekolah benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.

“Saya berharap nanti harus ada kegiatan yang lebih menukik pada kebutuhan nyata. Memperbaiki tata kelola sumber daya manusia, kan. Kenapa tidak dipusatkan di situ saja, tata kelola SDM-nya,” ujar perempuan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.

Selain mengevaluasi rencana retreat, Amithya meminta pemerintah memaksimalkan peran perangkat pengawasan dan lembaga pendidikan yang telah dimiliki. Dewan pengawas sekolah dan dewan pendidikan, menurutnya, dapat dilibatkan untuk memetakan persoalan pendidikan secara lebih komprehensif.

Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi berangkat dari diagnosis persoalan dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kita kan juga punya dewan pengawas sekolah juga dewan pendidikan. Kenapa tidak mulai dari situ. Coba, bagaimana kita bisa mendiagnosa kondisi pendidikan di Kota Malang, permasalahannya, apa yang harus dilakukan. Mari kita berangkat dari sana sehingga kita tahu solusi terbaik apa saja,” paparnya.

Amithya menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan efektivitas program dan dampaknya terhadap kualitas tata kelola sekolah. Karena itu, rencana retreat kepala sekolah perlu ditelaah secara menyeluruh agar kebijakan yang dipilih benar-benar sejalan dengan prioritas pembenahan pendidikan di Kota Malang. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS