SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan korban bencana membutuhkan asupan makanan yang beragam dan bergizi, bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan pengadaan logistik bencana memperhatikan kebutuhan nutrisi dan kesehatan masyarakat terdampak.

Sorotan Renny muncul setelah alokasi anggaran pengadaan sejumlah kebutuhan darurat di Jawa Timur terungkap mencapai sekitar Rp41,35 miliar. Dari enam komponen belanja, pengadaan mi instan menjadi pos terbesar dengan nilai Rp17,24 miliar. Berikutnya, pengadaan selimut senilai Rp9,51 miliar dan paket sembako Rp3,81 miliar.

“Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Renny, Minggu (1/11/2026).

Dengan asumsi harga satu bungkus mi instan Rp3.000, anggaran Rp17,24 miliar setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus. Menurut Renny, mi instan memang praktis, tahan disimpan, dan mudah didistribusikan. Namun, bahan pangan tersebut tidak ideal jika menjadi tumpuan utama bantuan makanan bagi pengungsi.

“Korban bencana membutuhkan asupan makanan yang beragam dan bergizi, bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi,” ujarnya.

Renny mendorong agar bantuan pangan dilengkapi dengan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu sesuai kebutuhan, serta air minum yang aman. Komposisi bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi pengungsi dan kebutuhan kelompok rentan.

Selain kualitas bantuan, Renny meminta transparansi pengadaan diperhatikan sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu membuka dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi.

“Setiap pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk jumlah stok yang tersedia dan wilayah penyalurannya. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan,” ujar Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Renny juga menyoroti pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar. Menurutnya, pengadaan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, dan mekanisme pemeliharaan.

Pengawasan, lanjut dia, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi. Pemerintah harus memastikan seluruh barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan masyarakat terdampak.

Di sisi lain, Renny menilai pengadaan logistik bencana juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dapat dilibatkan dalam penyediaan bahan pangan, sepanjang tetap memenuhi standar kualitas, harga, serta kebutuhan penanganan darurat.

Renny menegaskan orientasi utama anggaran kebencanaan harus berpijak pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak. Besarnya anggaran perlu sejalan dengan kualitas bantuan dan manfaat nyata yang diterima para korban bencana di Jawa Timur.

“Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi,” ucapnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS